Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sebanyak 31 pasangan calon tunggal diprediksi berpotensi melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
"Ini menurut saya merupakan preseden buruk dalam rangka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi," kata Guspardi kepada wartawan, Minggu (9/8/2020).
• DAFTAR 163 Wilayah Zona Kuning Covid-19 yang Boleh Belajar Tatap Muka di Sekolah
Guspardi menjelaskan, pilkada adalah kompetisi tentang visi dan misi antar-kepala daerah.
Banyaknya calon tunggal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya substansi dari pilkada.
"Karena yang dihadapi kotak, kotak artinya dia tidak punya otak, dia tidak punya visi dan misi, padahal kita punya penduduk terbesar, empat terbesar dunia," tuturnya.
• Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum, PKS DPRD DKI Kritik Ganjil Genap Saat Pandemi Covid-19
Menurut Guspardi, adanya kemungkinan calon tunggal di daerah 31 daerah tersebut membuktikan upaya pendidikan politik dan demokasi, mengalami pasang surut dalam memilih pemimpin masa depan.
Dan hal ini juga sebagai pertanda demokrasi itu tidak sehat.
Menurutnya, perlu ada terobosan yang dilakukan melalui undang-undang yang berkaitan pilkada atau pemilu.
• Ogah Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Pemimpin Disuntik Belakangan Lah
"Fenomena calon tunggal yang melaju sendiri alias menghadapi kotak kosong di pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi tersebut," ucapnya.
Guspardi mendesak agar cara seperti itu tak dilakukan jika ingin membangun daerah dengan baik.
Anggota dewan asal Sumbar ini pun menegaskan, kalah dan menang tak bisa dijadikan esensi utama dalam pilkada.
• Jokowi dan Megawati Bakal Kasih Sambutan di KLB Partai Gerindra, Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketua Umum
Tapi, menghadirkan khazanah demokrasi yang lurus dan bersih agar tercipta pendidikan politik masyarakat yang baik adalah esensi yang sebenarnya.
Tujuannya dari semua itu adalah kesejahteraan masyarakat.
"Kian banyaknya calon tunggal tanda demokrasi yang tidak sehat."
• Suntik Vaksin Covid-19 ke 160 Juta Penduduk Butuh Rp 65,25 T, Jawa Timur Bisa Dapat Giliran Pertama