Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum, PKS DPRD DKI Kritik Ganjil Genap Saat Pandemi Covid-19

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan ganjil genap kendaraan pribadi di 25 ruas jalan yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan.

Partai pendukung Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu ini menilai, kebijakan tersebut kurang efektif, karena dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19 di angkutan umum.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, saat ini jumlah kasus penularan Covid-19 di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi.

• Salip Jawa Timur, Jakarta Kembali Jadi Provinsi Terbanyak Kasus Positif Covid-19 per 7 Agustus 2020

Hingga sekarang belum ada kebijakan baru yang dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus penularan di tempat-tempat tersebut.

“Kan  yang dibatasi hanya kendaraan pribadi dengan ganjil genap."

"Padahal risiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum,” kata Yani lewat keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 7 Agustus 2020: Melonjak 2.473, Pasien Positif Jadi 121.226 Orang

Yani mengatakan, masyarakat memakai kendaraan pribadi untuk menghindari penularan Covid-19 antar-penumpang.

Namun dengan adanya kebijakan itu, warga yang biasa memakai kendaraan pribadi terpaksa kembali ke angkutan umum.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di perkantoran juga dinilai masih belum optimal.

• DKPP Bilang Putusannya Final dan Mengikat Meski Keppres Dicabut, Bagaimana Nasib Evi Novida Ginting?

Kondisi ini dikarenakan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berimbang dengan jumlah perkantoran yang ada di Jakarta.

“Pengawasan jadi lemah, ini harus menjadi perhatian,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, tujuan penerapan gage saat Covid-19 dengan sebelum Covid-19 cukup berbeda.

• Masih Terlalu Lama, Partai Gerindra Pastikan Tak Bahas Calon Presiden 2024 di Kongres Luar Biasa

Tujuan gage saat Covid-19 untuk mengendalikan pergerakan orang memakai mobil pribadi yang dianggap tidak penting.

Saat ada wabah Covid-19, pemerintah tetap mempertahankan jumlah kapasitas penumpang maksimal 50 persen.

Pemerintah juga telah menyiapkan armada tambahan sekitar 25 persen untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, meski kenyataannya lonjakan itu tidak terjadi.

• Ini 12 Wilayah Pengendalian Khusus di Jakarta Pusat, Sebelumnya Ada Lebih dari 20 Titik