DKPP Bilang Putusannya Final dan Mengikat Meski Keppres Dicabut, Bagaimana Nasib Evi Novida Ginting?

Ketua DKPP Muhammad mengatakan, putusan DKPP terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, putusan DKPP terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.

Menurut dia, DKPP berpedoman pada Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 tentang Pemilu.

"DKPP berpegang pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

Jokowi Tak Banding Putusan PTUN, Evi Novita Ginting Segera Jadi Komisioner KPU Lagi

"Sifat putusan DKPP final dan mengikat," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi langkah Presiden Jokowi yang tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik.

Presiden Jokowi juga akan mencabut Keppres 34/P/2020 yang berisi pemecatan Evi secara tidak hormat.

Besok Gerindra Gelar KLB, Prabowo Kemungkinan Ditetapkan Kembali Jadi Ketua Umum

Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Evi.

Muhammad menjelaskan, pencabutan Keppres itu tidak mengubah putusan sebelumnya.

Saat ini, belum ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengubah keputusan DKPP terkait pemecatan Evi Novida.

Ini Daftar Kandidat Vaksin Covid-19 yang Masuk Fase Akhir Pengujian, Indonesia Ikut Berlomba

"Belum diatur mekanisme banding dan atau koreksi putusan peradilan etik (DKPP)," ujarnya.

Sementara, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengungkapkan alasan Presiden Jokowi tak banding putusan PTUN dan akan mencabut Keppres 34/P Tahun 2020.

Pertama, Jokowi menilai sifat Keppres adalah administratif untuk memformalkan putusan DKPP.

Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Pemprov Aceh Jangan Sungkan Minta Bantuan ke Pemerintah Pusat

Sejatinya, substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres.

"Pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif, semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved