Breaking News:

DKPP Bilang Putusannya Final dan Mengikat Meski Keppres Dicabut, Bagaimana Nasib Evi Novida Ginting?

Ketua DKPP Muhammad mengatakan, putusan DKPP terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.

istimewa
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, putusan DKPP terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.

Menurut dia, DKPP berpedoman pada Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 tentang Pemilu.

"DKPP berpegang pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

Jokowi Tak Banding Putusan PTUN, Evi Novita Ginting Segera Jadi Komisioner KPU Lagi

"Sifat putusan DKPP final dan mengikat," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi langkah Presiden Jokowi yang tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik.

Presiden Jokowi juga akan mencabut Keppres 34/P/2020 yang berisi pemecatan Evi secara tidak hormat.

Besok Gerindra Gelar KLB, Prabowo Kemungkinan Ditetapkan Kembali Jadi Ketua Umum

Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Evi.

Muhammad menjelaskan, pencabutan Keppres itu tidak mengubah putusan sebelumnya.

Saat ini, belum ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk mengubah keputusan DKPP terkait pemecatan Evi Novida.

Ini Daftar Kandidat Vaksin Covid-19 yang Masuk Fase Akhir Pengujian, Indonesia Ikut Berlomba

"Belum diatur mekanisme banding dan atau koreksi putusan peradilan etik (DKPP)," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved