DKPP Bilang Putusannya Final dan Mengikat Meski Keppres Dicabut, Bagaimana Nasib Evi Novida Ginting?

Ketua DKPP Muhammad mengatakan, putusan DKPP terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia 

"Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP."

Bulan Depan Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Dapat Subsidi Rp 600.000 Selama 4 Bulan

"Dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres," kata Dini kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

Pertimbangan kedua, kata Dini, Presiden juga menilai PTUN sudah memeriksa substansi perkara yang ada di dalam putusan DKPP tentang pemecatan Evi sebagai komisioner KPU.

Ada pun substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP.

Jokowi Tak Banding Putusan PTUN, Evi Novida Ginting: Syukur Alhamdulillah

Karena itu, tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak menerima putusan PTUN tersebut.

"Presiden juga mempertimbangkan PTUN sudah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida, dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu."

"Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN."

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Hadi Pranoto Laporkan Balik Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya

"Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," jelas Dini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Jokowi juga akan mencabut Keppres 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi secara tidak hormat.

Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 6 Agustus 2020, Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Lewati Kanada, Dekati Filipina

"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

"Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," tambahnya.

Sebelumnya, pihak Istana angkat bicara terkait putusan PTUN yang memenangkan gugatan Evi Novida Ginting, atas pemberhentian tidak hormat sebagai komisioner KPU.

 DAFTAR Perkantoran di DKI yang Ditutup Sementara karena Covid-19, Polres Jakut Tak Termasuk

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved