Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran lebih dari Rp 171 miliar, untuk membantu pelajar miskin yang tidak diterima di sekolah negeri.
Mereka tidak diterima karena imbas proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021 yang mengutamakan pelajar usia tua, ketika kuota masing-masing jalur telah terpenuhi.
“Ini sudah dihitung alternatif pembiayaannya (uang pangkal), biayanya bisa melalui BTT (Belanja Tidak Terduga)."
• Polisi Bilang Orang yang Tes Covid-19 di Bareskrim Bukan Djoko Tjandra, Cuma Mengaku-ngaku
"Bisa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah) Perubahan,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto, dikutip dari siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (20/7/2020).
Catur mengatakan, pembayaran uang pangkal bisa digunakan melalui APBD, karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran uang pangkal.
Artinya, pembayaran tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, namun di waktu yang akan datang atau triwulan ketiga/keempat memakai APBD-P 2020.
• 17 Juli 2020, Pertama Kalinya Pasien Sembuh Tambah Lebih Banyak Ketimbang yang Positif Covid-19
“Pola lain yang mungkin perlu dikembangkan adalah KSBB (kolaborasi sosial berskala besar) pendidikan dan creative financing orang tua asuh."
"Caranya dengan memberikan data-data siswa kepada mereka yang berminat, dan mereka melakukan fungsi sebagai orang tua asuh,” jelas Catur.
Dalam paparannya, Catur menampilkan pembiayaan untuk pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/SMK mencapai 85.508 peserta didik.
• Ogah Komentari Vonis Penganiaya Novel Baswedan, Mabes Polri: Peradilan Sudah Selesai
Rinciannya, untuk jenjang SD ada 9.959 pelajar dengan uang pangkal sebesar Rp 1 juta, sehingga total kebutuhan Rp 9.959.000.000.
Kemudian, jenjang SMP ada 27.766 pelajar, dengan uang pangkal Rp 1,5 juta, sehingga total kebutuhan Rp 41.649.000.000.
Lalu, jenjang SMA/SMK ada 47.783 pelajar dengan uang pangkal Rp 2,5 juta, sehingga total kebutuhannya Rp 119.457.500.000.
• Setengah Tahun Berlalu, KPK Masih Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku
Bantuan ini hanya diberikan kepada peserta didik yang belum mampu membayar uang pangkal.
“Ini adalah Pak Gubernur (Anies Baswedan) perkiraan kebutuhan biaya."
"Ini memang baru analisis hasil pertemuan dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta).”
• Pengamat: Kalau Gibran Ada Lawannya, Bisa Jadi Cuma Boneka
“Jadi ini masih analisis, tentu angka ini masih bergerak."
"Tetapi adanya angka ini adalah sebuah hasil yang sudah dilakukan analisa oleh teman-teman di Disdik."
"Dan juga adanya kemauan dari BMPS untuk memberikan keringanan kepada siswa,” paparnya.
• Sidang Isbat Penetapan Idul Adha Digelar 21 Juli 2020, Ini Daftar Lengkap Lokasi Pemantauan Hilal
Menurutnya, bila usulan tersebut disetujui, Dinas Pendidikan memerlukan dua payung hukum, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) dan Keputusan Gubernur (Kepgub).
Pergub dibutuhkan untuk bantuan biaya masuk sekolah swasta tahun pelajaran 2020/2021 bagi siswa dari keluarga yang terdampak Covid-19.
Sedangkan Kepgub dibutuhkan untuk menetapkan besaran bantuan biaya masuk sekolah swasta tahun pelajaran 2020/2021, bagi siswa dari keluarga yang terdampak Covid-19.
• Pasangan Kepala Daerah Petahana yang Kembali Ikut Pilkada Wajib Cuti Kampanye, Bakal Digantikan Pjs
“Kebetulan sekarang ini Perda Pendidikan sedang masuk Pak Gubernur."
"Kalau Bapak Gubernur berkeinginan nanti untuk memutuskan, ini bisa dimasukkan di sini untuk memberikan dukungan uang pangkal bagi warga yang tidak mampu,” jelas Catur.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, daya tampung SD swasta dan SD negeri mencapai 170.528 sekolah.
• Mahfud MD: Jangan Cuma Tindak Brigjen Prasetijo Utomo, Enggak Mungkin Dia Sendiri
SMP swasta dan SMP negeri ada 165.51 sekolah, lalu untuk SMA swasta dan SMA negeri ada 75.380, serta SMK swasta dan sMK Negeri ada 90.621.
Kemudian total pendaftar di sekolah negeri maupun swasta dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK di Jakarta mencapai 358.664 peserta didik.
Rinciannya, untuk SD ada 111.800 pelajar, SMP ada 125.089 pelajar, dan SMA/SMK ada 121.775 pelajar.
• UPDATE 18 Juli 2020: 1.199 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Kebanyakan Sopir dan Perawat
Yang diterima di sekolah negeri ada 232.653 pelajar.
Rinciannya, tingkat SDN ada 93.941, SMPN ada 84.222 pelajar, dan SMAN/SMKN ada 54.490.
Sedangkan yang tidak diterima di sekolah negeri ada 126.011 pelajar.
• Mantan Direktur Penyidikan: Kejaksaan Agung Kebobolan Awasi Djoko Tjandra, Intelijen Lemah
Rinciannya, jenjang SD 17.859 pelajar, tingkat SMP ada 40.867 pelajar, dan jenjang SMA/SMK ada 67.285 pelajar.
Sementara, berdasarkan hasil padanan data bantuan sosial (bansos) Covid-19 DKI Jakarta, tercatat ada 85.508 pelajar yang akan menerima bantuan uang pangkal itu.
“Kami padankan datanya."
• Mantan Wakapolri Malu Ada Polisi Bantu Buronan Djoko Tjandra, Berharap Tak Terkait Isu Ganti Kapolri
"Karena asumsinya ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka harus dipastikan mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19."
"Mereka yang layak dan terdampak Covid-19 adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos,” terangnya. (*)