Baca tanpa iklan
"Mana yang ditolak itu dibuang, mana yang diperlukan untuk efektifnya pemberantasan korupsi di KPK tetap ada," paparnya.
"Melalui proses legislasi biasa. Jangan seperti kemarin terburu-buru, tertutup, tidak partisipatif."
• Pendopo Rumahnya Jadi Tempat Nikah Warga, Anies Baswedan: Dari Awal Didesain Bisa Dipakai Masyarakat
"Undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK. Satu tahun ini waktu yang cukup untuk membahas lagi revisi UU KPK," tuturnya.
Bayu menilai, perppu penangguhan merupakan hal yang lazim dalam sebuah negara.
Ia mengatakan, Presiden Soeharto dan SBY pernah mengeluarkan perppu penangguhan.
• Pastikan Stabilitas Keamanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Lima Menteri Bakal Kunjungi Wamena
"Contohnya perppu penangguhan sudah banyak."
"Zaman Soeharto era Orde Baru pernah ada perppu penangguhan tentang pajak pertambahan nilai tahun 84."
"Era SBY ada dua, pertama perppu 2005 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jadi ditangguhkan satu tahun."
• Gatot Nurmantyo: Presiden akan Kehilangan Dua Tangan Kalau TNI dan Polri Dibenturkan
"Karena dianggap waktu itu belum siap sarana dan prasarana untuk penyelesaian hubungan industrial."
"Kedua, adalah perpppu tentang penangguhan peradilan perikanan," ungkapnya.
Dengan demikian, menurut Bayu, DPR dan pemerintah akan dianggap berada dalam posisi tengah.
• DAFTAR Lengkap Bakal Calon Pengurus PSSI, Dari Politikus Hingga Wartawan
Di sisi lain, tuntutan masyarakat yang kontra terhadap revisi UU KPK juga terpenuhi.
"Ada tiga hal keuntungannya. Satu, KPK bisa bekerja sedia kala."
"Kedua, DPR enggak kehilangan muka karena Presiden bukan membatalkan, tapi menangguhkan."
• Hendropriyono Minta Dalang Demonstrasi Rusuh Dikumpulkan Lalu Disuruh Ganti Rugi
"Ketiga, kewibawaan Presiden terjaga. Bukan tidak konsisten, tapi Presiden menangguhkan sambil mencari proses legislasi biasa yang partisipatif," bebernya.