Baca tanpa iklan
CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai sudah tidak percaya dengan institusi nasional, dan lebih mengutamakan pihak asing.
Ini terlihat dari sikapnya yang terus melontarkan tudingan miring kepada penyelenggara pemilu, namun di sisi lain ‘curhat’ kepada perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan wartawan asing.
“Lucunya wartawan nasional yang punya hak atas akses informasi yang sama, justru dilarang meliput. Sudah menuding KPU yang tidak-tidak, sekarang wartawan nasional pun dilarang meliput," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
• KPK Ungkap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Terima Rp 10 Juta dari Kakanwil Kemenag Jatim
"Ini kan seperti sudah tidak percaya institusi nasional, dan lebih percaya asing dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri,” sambungnya.
Komentar Ari Junaedi ini terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan wartawan asing di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (6/5/2019) malam.
Dalam pertemuan yang melarang kehadiran wartawan nasional itu, Prabowo menuding banyak kecurangan pemilu di Indonesia.
• Ini Tiga Pihak yang Berwenang Pegang Formulir C1, Selain Itu Patut Diduga Palsu
Ari Junaedi menyebut, sikap Prabowo Subianto yang cenderung lebih percaya pihak asing ini seakan kontradiktif dengan apa yang selama ini dia kampanyekan ke publik.
“Prabowo selama kampanye kan mendaku seolah-olah dia paling nasionalis, dan bahkan sambil menggebrak-gebrak meja menuding banyak pihak sebagai antek asing. Lah, nyatanya sekarang kok seperti dia yang antek asing?” tanya Ari Junaedi.
Mantan wartawan ini juga menyoroti khusus perlakuan Prabowo yang sangat berbeda antara wartawan nasional dan wartawan asing.
• Bachtiar Nasir Tersangka, Polri: Bacanya Berlandaskan Fakta Hukum, Jangan Dipersepsikan Lain
Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, di mana sebagian wartawan nasional juga merayakannya, Prabowo Subianto sempat mendamprat awak media.
“Sesungguhnya itu pernyataan yang sangat kasar kepada wartawan nasional. Tetapi sebaliknya kok sama wartawan asing Prabowo seperti memberi karpet merah?” papar Ari Junaedi.
Lebih dari itu, pengajar di sejumlah kampus ternama ini menilai, manuver politik Prabowo Subianto seusai pencoblosan 17 April 2019 terkesan sudah membabi buta dan melawan arus utama.
• Jokowi Nilai Kawasan Bukit Soeharto Cocok Jadi Lokasi Calon Ibu Kota Baru
Walau proses hitung manual baru akan diumumkan KPU paling lambat 22 Mei mendatang, Prabowo Subianto terkesan tidak mempedulikan keunggulan Jokowi-Maruf Amin yang untuk sementara berselisih 13 juta suara menurut versi real count sementara KPU.
Ari Junaedi menilai Prabowo Subianto telah terjebak dalam keinginan sejumlah elite politik yang sejak awal menskenariokan dirinya pasti menang di kontestasi Pilpres 2019.
"Elite di lingkar politik terdekat Prabowo inilah yang ditengarai politisi Demokrat Andi Arief sebagai genderuwo yang ikut bertanggung jawab terhadap informasi sesat kemenangan 62 % bagi pasangan 01," tuturnya.
• BIN Deteksi Gerakan Kepung KPU pada 22 Mei 2019, Kivlan Zen Niat Unjuk Rasa Tanggal 9 Mei
"Jangan heran jika KPU, Bawaslu, hingga media nasional tidak dipercaya Prabowo karena institusi-institusi tersebut dianggap Prabowo sebagai penghalang ambisinya,” sambung Ari Junaedi.
Ia memprediksi kandidat menteri serta pihak-pihak yang kehilangan kesempatan politik jika Prabowo Subianto urung memenangi pilpres, akan terus berkelindan memainkan politik akal sehat.
“Ini yang bahaya, karena politik tidak dilihat sebagai kompetisi demokrasi yang sehat, tetapi hanya memenuhi ambisi sekelompok orang yang membutakan akal sehat," ulasnya.
• Ratna Sarumpaet Ungkap Sering Konsumsi Obat Anti Depresi Sejak Aksi 212 pada 2016 Silam
"Harusnya kalah menang dalam pemilu harus diterima dengan sportif. Sayangnya hal ini tidak terjadi di pasangan 02,” imbuh Ari Junaedi.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan keluh kesah seputar pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 kepada perwakilan kedutaan dan media massa asing di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) lalu.
Dalam acara yang tak boleh diliput media massa dalam negeri itu, Prabowo Subianto menyatakan dirinya tak akan menerima hasil Pemilu 2019 karena ia nilai banyak kecurangan.
• Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Kasus Lama, Apa Alat Bukti yang Dimiliki Polisi?
"Kali ini saya tidak akan menerima!" tegasnya, dikutip dari The Strait Times, Senin (6/5/2019).
Prabowo Subianto mengaku sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya menerima kekalahan pada Pilpres 2014.
"Namun demi kebaikan negara, saya memilih berprasangka baik. Saya datang ke acara pelantikan, saya menyelamatinya (Jokowi), demi kebaikan rakyat, demi kebaikan demokrasi, saya ingin menerima kekalahan dengan hati bersih," tutur mantan Danjen Kopassus itu.
• Kronologi Mobil Pembawa Formulir C1 Diciduk Polisi, Berawal dari Operasi Pengejaran Teroris Bekasi
Namun pada Pemilu 2019, menurut Prabowo Subianto, pelanggaran begitu banyak. Karena itu, mustahil baginya untuk menerima hasil pemilu yang dinilainya curang.
"Saya tidak akan menerima pemilu curang," ucapnya.
Soal isu people power yang dilontarkan Ketua Dewan Pengarah BPN Amien Rais, Prabowo Subianto menyerahkannya kepada rakyat.
• Koalisi Pejalan Kaki Ungkap 500 Trotoar di Jakarta Dikuasai PKL, Paling Banyak di Tiga Wilayah Ini
"Terserah rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan mengatakan ini atau itu," katanya.
"Saya tidak akan menyuruh orang-orang ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu (karena dicurangi). Karena, Anda bisa lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing-kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima," bebernya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyinggung media saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari Buruh di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019).
• Bachtiar Nasir Jadi Tersangka, Berawal dari Aliran Uang ke Suriah yang Diduga Terkait ISIS
Prabowo Subianto meminta media untuk hati-hati.
Sebab, kata Prabowo Subianto, setiap kelakuan media akan dicatat oleh masyarakat Indonesia.
"Para media hati-hati. Kami mencatat kelakuan kalian satu-satu," ucapnya.
• Tanggapi Kebohongan Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah: Tiap Hari Orang Bohong, Tidak Usah Sok Suci Lah
"Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Suara rakyat adalah suara Tuhan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, negara yang menganut sistem demokrasi mengharuskan semua pihak untuk jujur dan adil. Termasuk, media harus memberitakan pemberitaan secara benar dan jujur.
Jika, keadilan dan kejujuran telah dilaksanakan, mantan Danjen Kopassus itu yakin bahwa sistem demokrasi akan membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian bagi masyarakat.
"Kita telah memilih demokrasi dengan sistem pemerintahan, terbukti di seluruh dunia bahwa hanya demokrasi yang bisa membawa kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dalam keadaan damai," paparnya. (Fransiskus Adhiyuda)