Baca tanpa iklan
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait banyaknya usulan penutupan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Usulan penutupan situng KPU tersebut karena adanya kesalahan input data rekapitulasi suara. Menurut Fahri Hamzah, Situng KPU ternyata tidak ada dalam undang-undang.
"Jadi saya dengar ya, Situng itu ternyata enggak ada dalam undang-undang loh. Situng itu tidak wajib karena basic daripada perhitungannya nanti adalah manual," ungkap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
• Ini Alasan Pemerintah Masih Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Fahri Hamzah mengusulkan, bila situng atau real count KPU ternyata bikin gaduh dan kacau, sebaiknya ditutup saja.
KPU, katanya, tinggal mengeluarkan imbauan bahwa rekapitulasi dilakukan secara manual dan semua orang diminta untuk sabar.
"Bilang aja semua orang sabar, nunggu nanti pas perhitungan. Saya khawatir ya, kalau Situng enggak mau ditutup, nanti ada yang enggak mau datang loh pada penghitungan. Nanti berhitung sepihak nanti," paparnya.
• Vanessa Angel Curhat kepada Kuasa Hukumnya: Bang, Kok Aku Diginiin?
Sementara, terkait adanya aduan 73 ribu kesalahan input Situng KPU dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fahri Hamzah mengaku tidak tahu.
Menurutnya, orang yang lagi bertarung pasti memiliki data dan sejumlah indikasi kecurangan terhadap sistem yang diterapkan.
"Kecurigaan orang macam-macam, sih. Namanya juga orang lagi bertarung ya, segala kecurigaan dapat dilakukan," ucapnya.
• Amien Rais: KPU Itu Makhluk Politik Buatan Pemerintah Petahana
Fahri Hamzah pun menyetujui usulan adanya audit terhadap Situng KPU. Bahkan, Fahri Hamzah mengusulkan audit harus dilakukan secara komprehensif.
"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh lah ya," kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri Hamzah, audit bukan hanya masalah keuangan, melainkan juga metode serta mekanismenya. Salah satu contohnya, proses rekapitulasi suara yang menyebabkan banyak orang meninggal.
• BREAKING NEWS: Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris di Bekasi, Dua Lagi Kabur Bawa Peledak
"Ini kan ruang publik, enggak boleh banyak yang enggak terjawab di dalamnya," ujarnya.
Ia mengatakan, audit sangat penting karena menyangkut hajatan besar lima tahunan. Jangan sampai, menurutnya, sistem yang membuat kacau lalu dibiarkan.
"Karena apa pun kan ini peristiwa yang akan kita lalui tiap (lima) tahun, baik Pilkada maupun Pilpres dan Pileg. Jadi saya kira memang ini waktunya untuk mengakhiri kekacauan Pemilu," bebernya.
• Pindah Ibu Kota Butuh Dana Paling Minim Rp 400 Triliun, Jokowi Tak Ingin Bergantung dari APBN
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak bisa menolerir adanya kesalahan input formulir C1 ke Situng KPU, hanya karena alasan human error.
Perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, kata dia, harusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pihak operator.
Bahkan, Fadli Zon membandingkan pekerjaan operator penginput Situng dengan pelajar di bangku SMA.
• Terduga Teroris yang Ditangkap di Bekasi Cuma Satu Orang, Dua Lagi Masih Dikejar
Katanya, persoalan menginput data dengan kombinasi angka yang tak terlalu banyak, bisa dengan mudah dilakukan oleh pelajar di bangku SMA.
"Enggak boleh ada human error. Kita kan udah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu," kata Fadli Zon di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Petugas operator dengan keahlian yang dimiliki, kata Fadli Zon, sepatutnya bisa mengira-ngira sendiri berapa jumlah DPT di setiap TPS. Karena, KPU sudah membatasi hingga maksimal 300 orang per TPS.
• Banyak yang Tak Perhatikan, Ternyata Ada Indonesia di Film Avengers: Endgame
Sehingga, paparnya, ketika ada suara masuk ke Situng dengan jumlah fantastis dengan angka suara mencapai ribuan, sepatutnya mereka bisa mendeteksi sendiri bahwa telah terjadi kesalahan.
"Harusnya langsung ter-reject, sehingga terverifikasi. Ini yang tidak terjadi dalam sistem ini. Misalnya, kita udah tahu jumlah DPT di setiap TPS, walaupun ada penambahan kita tahu berapa, tidak mungkin ada 1.000 orang di satu TPS," tuturnya.
"Jadi kalau ada angka di TPS sampe seribu, dua ribu, apalagi ada yang delapan ribu, itu kan mustahil. Harusnya dengan sendirinya ter-reject, tidak terverifikasi, dan tidak masuk dalam Situng," sambungnya.
• Empat Orang Misterius Kerap Kunjungi Ruko Tempat Terduga Teroris Digerebek di Bekasi
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski KPU mengaku terus mencari kesalahan input dan meminta peran serta masyarakat, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam Situng KPU.
Maka itu, dia mengusulkan kepada KPU untuk menyetop beberapa hari real count tersebut, sambil perbaiki sistem yang digunakan.
"Saya kira mestinya dihentikan dulu, perbaiki dulu sistemnya. Itu saya kira dalam beberapa hari aja atau beberapa jam aja bisa kok. Sistemnya menurut saya ini masih banyak kelemahan," kata Fadli Zon.
• Isu PAN Merapat ke Jokowi, Amien Rais: Saya Jamin Itu Omong Kosong
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu pun setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid tiga, yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU dihentikan.
Fadli Zon beranggapan, pemilihan Situng oleh KPU sebagai bahan informasi rekapitulasi suara Pemilu 2019, sedari awal sudah bermasalah.
Dia menilai, bila sebuah barang dari awal sudah bermasalah, maka seharusnya barang tersebut sepatutnya dihentikan.
• Kronologi Hakim PN Balikpapan Terciduk OTT KPK, Sempat Mengecoh Pakai Keresek Hitam Isi Botol Bekas
Apalagi, kata Fadli Zon, Situng memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Alasan lainnya, perolehan hasil suara di Situng, pada akhirnya akan terbuang dan tidak dipakai oleh KPU.
Karena KPU dalam memutuskan hasil Pemilu 2019, berpegangan pada rekapitulasi manual berjenjang yang mereka terapkan.
• Ini Perkara yang Ditangani Hakim PN Balikpapan Hingga Akhirnya Diciduk KPK karena Terima Suap
"Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa Situng itu memang sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," ucapnya.
"Toh, pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang," tambahnya.
Kata dia, maraknya kesalahan input data C1 ke Situng bisa menggiring opini publik terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu.
• BPN Prabowo-Sandi Minta Makam Ratusan Petugas KPPS Dibongkar Lalu Jenazah Diautopsi, Ini Kata KPU
Ia juga mempertanyakan regulasi dan struktur organisasi yang diterapkan dalam Situng.
Kata Fadli Zon, publik tidak tahu betul siapa aktor di balik mereka yang bertugas menginput data tersebut.
"Siapa yang menginput, siapa yang memperbaiki, apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu?" Tanyanya.
• 424 Petugas KPPS Wafat, Fadli Zon: Dulu Ada Kerja Paksa Enggak Meninggal Sebanyak Ini
Lebih jauh, dia menilai kesalahan input pada Situng KPU masuk kategori bentuk kecurangan Pemilu.
Dia menampik bila ada pihak yang mengatakan bahwa kesalahan itu karena human error. Sebab, jumlahnya terbilang cukup masif.
"Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan ya, bukan kelalaian, tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif," beber Fadli Zon.
• Tak Toleransi Human Error di Situng KPU, Fadli Zon Bandingkan dengan Anak SMA
Banyaknya keresahan di masyarakat terhadap Situng KPU, menjadi salah satu alasan Fadli Zon mendatangi KPU di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Pantauan di lokasi, Fadli Zon hadir di lokasi sekira pukul 15.00 WIB, setelah turun dari mobil dinas hitamnya. Dirinya mengenakan kemeja putih dan celana krem.
Hadir terlebih dahulu, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Juru Debat BPN Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria.
***
• Ini Tata Cara Mandi Junub yang Benar Menurut Ustadz Abdul Somad (UAS) Jelang Puasa Ramadan 2019
• Penjelasan Lengkap Ustadz Abdul Somad (UAS) Soal 2 Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah Rasulullah SAW
• Ini Jadwal Imsak Puasa Hari Pertama Ramadan 1440H atau Senin 6 Mei 2019
• Sering Terjadi Salah Kaprah Waktu Imsak, Ini Penjelasan yang Tepat dari Ustadz Adi Hidayat
• UPDATE Real Count C1 Pilpres Senin 14:30: Fakta Salah Jumlah Pada TPS Prabowo Raih Suara 0 di Bali
• Fahri Hamzah Baru Tahu Real Count KPU Tak Diatur Undang-undang, Ia Takutkan Ini Jika Tidak Ditutup
• Mantan Panglima TNI Sebut Kapal TNI yang Diseruduk Kapal Vietnam Tak Layak Dipakai Bertempur
• Anak Pertama Raditya Dika dan Anissa Aziza Lahir di Hari Pertama Bulan Puasa, Ini Namanya
• Kehamilan Artis Lucinta Luna Asli atau Palsu? Begini Kata Sang Fotografer Mario Ardi
• Kabar Sempat Perang Dingin, Begini Penampakan Luna Maya dan Ayu Ting-Ting Saat Duduk Bareng
• Kursus Masak Demi Suami, Intip Menu Sahur dan Buka Puasa Syahrini dan Reino Barack
• Andre Taulany Sudah Minta Maaf Soal Badan Nabi Atau Kebon, MUI Harap Masyarakat Memaafkan
"Penghitungan ini tidak mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat. Ada kesalahan-kesalahan yang begitu biasa dan begitu nyata, ada penambahan angka-angka. Ini bagaimana cara penghitungan suara dan software serta hardwarenya seperti apa?" cecar Fadli Zon.
Ia menilai perlu adanya audit yang dilakukan terhadap anggaran bagi KPU untuk menggelar Pemilu ini, terlebih soal Situng beserta software dan hardware-nya.
"Misalnya berapa orang yang melakukan input di mana dan seterusnya, server apa yang dipakai, operating system-nya apa, kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan Situng ini sehingga semuanya jelas," bebernya.
• Bupati Kepulauan Talaud di Kantor KPK: Saya Bingung Tiba-tiba Dibawa ke Sini
Jika memang dalam tinjauan nanti, kata Fadli Zon, terdapat hal-hal yang dinilainya tak sesuai standar, maka pihaknya bakal mengambil beberapa langkah.
"Nanti kita lihat harus mengambil langkah-langkah lain, karena menurut saya ini sangat menjadi perhatian dari seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti bagaimana proses ini," cetusnya. (Taufik Ismail)