Fahri Hamzah Baru Tahu Real Count KPU Tak Diatur Undang-undang, Ia Takutkan Ini Jika Tidak Ditutup

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait banyaknya usulan penutupan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usulan penutupan situng KPU tersebut karena adanya kesalahan input data rekapitulasi suara. Menurut Fahri Hamzah, Situng KPU ternyata tidak ada dalam undang-undang.

"Jadi saya dengar ya, Situng itu ternyata enggak ada dalam undang-undang loh. Situng itu tidak wajib karena basic daripada perhitungannya nanti adalah manual," ungkap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

• Ini Alasan Pemerintah Masih Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Fahri Hamzah mengusulkan, bila situng atau real count KPU ternyata bikin gaduh dan kacau, sebaiknya ditutup saja.

KPU, katanya, tinggal mengeluarkan imbauan bahwa rekapitulasi dilakukan secara manual dan semua orang diminta untuk sabar.

"Bilang aja semua orang sabar, nunggu nanti pas perhitungan. Saya khawatir ya, kalau Situng enggak mau ditutup, nanti ada yang enggak mau datang loh pada penghitungan. Nanti berhitung sepihak nanti," paparnya.

• Vanessa Angel Curhat kepada Kuasa Hukumnya: Bang, Kok Aku Diginiin?

Sementara, terkait adanya aduan 73 ribu kesalahan input Situng KPU dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fahri Hamzah mengaku tidak tahu.

Menurutnya, orang yang lagi bertarung pasti memiliki data dan sejumlah indikasi kecurangan terhadap sistem yang diterapkan.

"Kecurigaan orang macam-macam, sih. Namanya juga orang lagi bertarung ya, segala kecurigaan dapat dilakukan," ucapnya.

• Amien Rais: KPU Itu Makhluk Politik Buatan Pemerintah Petahana

Fahri Hamzah pun menyetujui usulan adanya audit terhadap Situng KPU. Bahkan, Fahri Hamzah mengusulkan audit harus dilakukan secara komprehensif.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh lah ya," kata Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah, audit bukan hanya masalah keuangan, melainkan juga metode serta mekanismenya. Salah satu contohnya, proses rekapitulasi suara yang menyebabkan banyak orang meninggal.

• BREAKING NEWS: Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris di Bekasi, Dua Lagi Kabur Bawa Peledak

"Ini kan ruang publik, enggak boleh banyak yang enggak terjawab di dalamnya," ujarnya.

Ia mengatakan, audit sangat penting karena menyangkut hajatan besar lima tahunan. Jangan sampai, menurutnya, sistem yang membuat kacau lalu dibiarkan.

"Karena apa pun kan ini peristiwa yang akan kita lalui tiap (lima) tahun, baik Pilkada maupun Pilpres dan Pileg. Jadi saya kira memang ini waktunya untuk mengakhiri kekacauan Pemilu," bebernya.

• ‎Pindah Ibu Kota Butuh Dana Paling Minim Rp 400 Triliun, Jokowi Tak Ingin Bergantung dari APBN