Tak Toleransi Human Error di Situng KPU, Fadli Zon Bandingkan dengan Anak SMA

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon tidak bisa menolerir adanya kesalahan input formulir C1 ke Situng KPU, hanya karena alasan human error.

Perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, kata dia, harusnya diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pihak operator.

Bahkan, Fadli Zon membandingkan pekerjaan operator penginput Situng dengan pelajar di bangku SMA.

• Ini Alasan Pemerintah Masih Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Katanya, persoalan menginput data dengan kombinasi angka yang tak terlalu banyak, bisa dengan mudah dilakukan oleh pelajar di bangku SMA.

"Enggak boleh ada human error. Kita kan udah canggih, saya kira anak SMA saja sudah jago itu," kata Fadli Zon di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Petugas operator dengan keahlian yang dimiliki, kata Fadli Zon, sepatutnya bisa mengira-ngira sendiri berapa jumlah DPT di setiap TPS. Karena, KPU sudah membatasi hingga maksimal 300 orang per TPS.

• Vanessa Angel Curhat kepada Kuasa Hukumnya: Bang, Kok Aku Diginiin?

Sehingga, paparnya, ketika ada suara masuk ke Situng dengan jumlah fantastis dengan angka suara mencapai ribuan, sepatutnya mereka bisa mendeteksi sendiri bahwa telah terjadi kesalahan.

"Harusnya langsung ter-reject, sehingga terverifikasi. Ini yang tidak terjadi dalam sistem ini. Misalnya, kita udah tahu jumlah DPT di setiap TPS, walaupun ada penambahan kita tahu berapa, tidak mungkin ada 1.000 orang di satu TPS," tuturnya.

"Jadi kalau ada angka di TPS sampe seribu, dua ribu, apalagi ada yang delapan ribu, itu kan mustahil. Harusnya dengan sendirinya ter-reject, tidak terverifikasi, dan tidak masuk dalam Situng," sambungnya.

• Amien Rais: KPU Itu Makhluk Politik Buatan Pemerintah Petahana

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, meski KPU mengaku terus mencari kesalahan input dan meminta peran serta masyarakat, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam Situng KPU.

Maka itu, dia mengusulkan kepada KPU untuk menyetop beberapa hari real count tersebut, sambil perbaiki sistem yang digunakan.

"Saya kira mestinya dihentikan dulu, perbaiki dulu sistemnya. Itu saya kira dalam beberapa hari aja atau beberapa jam aja bisa kok. Sistemnya menurut saya ini masih banyak kelemahan," kata Fadli Zon.

• BREAKING NEWS: Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris di Bekasi, Dua Lagi Kabur Bawa Peledak

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu pun setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid tiga, yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU dihentikan.

Fadli Zon beranggapan, pemilihan Situng oleh KPU sebagai bahan informasi rekapitulasi suara Pemilu 2019, sedari awal sudah bermasalah.

Dia menilai, bila sebuah barang dari awal sudah bermasalah, maka seharusnya barang tersebut sepatutnya dihentikan.

• ‎Pindah Ibu Kota Butuh Dana Paling Minim Rp 400 Triliun, Jokowi Tak Ingin Bergantung dari APBN