Polisi Ungkap 34 Orang Terluka Saat Demo Pati Berujung Bentrok, Pastikan Tak Ada Korban Tewas

Dalam aksinya, massa dari berbagai kelompok ini menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya karena sejumlah kebijakannya dinilai kontroversial dan sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

Dalam tayangan video di akun YouTube Tribun Jateng, tampak massa mulai memadati depan Kantor Bupati Pati pukul 08.20 WIB.

Mereka meneriakkan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Terlihat ada orasi dari perwakilan kelompok dan aliansi masyarakat dari atas truk tronton yang terparkir di depan kantor Bupati Pati.

Sebelumnya Bupati Pati, Sudewo, diprotes warga karena rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai 250 persen. 

Baca juga: Meski Bupati Pati Sudewo Menyerah, Warga Tetap Akan Demo Besar-besaran

Setelah menimbulkan kegaduhan Sudewo secara resmi telah mencabut kembali kebijakannya tersebut.

Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut sebelumnya menuai gelombang protes dari masyarakat.

Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030, mendapat sorotan tajam akibat aturan kontroversial yang ia buat tersebut. 

Meskipun kebijakan kenaikan PBB telah dibatalkan, unjuk rasa besar yang direncanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 hari ini, dipastikan akan tetap berjalan. 

Sejumlah kelompok memang telah menyatakan mundur dari rencana aksi, di antaranya Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) pimpinan Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).

Namun, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap turun ke jalan.

Menurutnya, demonstrasi ini merupakan jawaban atas pernyataan Sudewo yang sebelumnya pernah menantang 50.000 warga untuk berunjuk rasa.

Teguh juga menjelaskan bahwa tuntutan mereka kini tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak agar Sudewo lengser dari jabatannya.

"Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh," kata Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.

Di antaranya kata Teguh kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujarnya, Selasa (12/8).

"Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh Teguh.

Karenanya kata Tegug, aksi hari ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.

Sementara Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein, dalam orasinya meminta agar Bupati Pati, Sudewo, ikhlas dan legowo untuk turun dari jabatannya.

"Terima kasih masyarakat Pati dengan antusiasnya," terang Husein saat memberikan orasi di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

"Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser," teriaknya.

Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah.

Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Namun Bupati Pati, Sudewo memberikan kebijakan yang menindas rakyatnya.

"Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri," kata dia dari atas truk.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp