Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai, Pemprov Siapkan Rp 90 Miliar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta dimulai sejak Senin (14/7/2025).

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengatakan ada 40 sekolah swasta telah ditetapkan sebagai pilot project sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang sudah ditunjuk.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang ada.

Baca juga: Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Sudah Dimulai, Rano Karno Akui Masih Susun Payung Hukum

“Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat akan disahkan dalam dua bulan ke depan.

“Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” tambahnya.

Baca juga: Kuota Sekolah Swasta Gratis di Depok tidak Terpenuhi, 488 Kursi Kosong

Sebelumnya, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 direncanakan naik Rp500 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam pidatonya di rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Sehingga, APBD DKI Jakarta tahun ini, setelah perubahan, diproyeksikan menjadi Rp91,86 triliun.

"Total rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun," kata Rano.

Rinciannya, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp54,19 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp30,08 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp524,09 miliar.

"Rencana pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp48 triliun, retribusi daerah sebesar Rp1,39 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp774 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp4,02 triliun," ungkap Rano.

Lalu, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp30,08 triliun yang berasal dari transfer pemerintah pusat. 

Selanjutnya untuk Lain-Lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp524,09 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah.