Sederhana, Ini Alasan Dedi Mulyadi Hapuskan PR Buat Siswa di Jawa Barat

"Itu adalah pekerjaan rumah yang harus mendapatkan penilaian positif dari gurunya," imbuhnya.

"Itu bisa menjadi tambahan untuk pembelajaran, PPKN, agama. ekonomi, kemudian pelajaran kimia, pelajaran fisika, semuanya memiliki relevansi dengan pendidikan," beber Dedi Mulyadi.

Selain itu, anak-anak di rumah bisa mengerjakan beragam kegiatan, seperti berkelompok belajar bahasa Inggris di rumah dengan melakukan percakapan.

Hal ini katanya menjadi bagian dari PR yang mengasah kemampuan komunikasi.

Selanjutnya, bermusik membentuk grup, menulis lagu, novel, puisi, mengembangkan seni lukis, membuat kerajinan tangan.

Aktivitas ini ditegaskan Dedi Mulyadi dapat membangun jiwa kreatif dan kewirausahaan.

Begitu juga ketika anak-anak membantu orangtua di bengkel, menggambar mobil, mendesain motor, bahkan berkolaborasi dengan lingkungan untuk membangun industri rumahan seperti pembuatan motor atau mobil listrik.

Ini mengaitkan pengetahuan fisika, kimia, dan teknik dengan aplikasi nyata.

Hal serupa juga dapat diaplikasikan di pertania,

Anak-anak yang suka pertanian bisa berkumpul di sawah, mengukur lahan, menghitung jarak tanam, menghitung pertumbuhan rumpun padi, periode panen, pertumbuhan harian hingga jumlah produktivitas ketika panen.

“Ini juga bagian penting dari proses bagaimana pembelajaran di sekolah diaplikasikan dalam hal-hal produktif di rumah,” tegas Dedi, menyoroti aplikasi matematika dan biologi.

Dedi Mulyadi meyakini pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang memberikan banyak pengalaman bagi siswanya, bagi peserta didiknya dan pengalaman itu menjadi penghayatan hidup, penghayatan hidup itu pada akhirnya membangun kenyataan hidup.. 

"Dan saya meyakini, orang yang sukses adalah orang yang banyak pengalaman hidupnya," imbuhnya.

Di akhir video, Dedi Mulyadi menegaskan akan menerapkan penghapusan PR konvensional.

Kebijakan dan panduan teknis mengenai bentuk penilaian aktivitas produktif pengganti PR konvensional ini katanya akan segera dituangkan dalam Surat Edaran resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.