Tambang Nikel di Raja Ampat, Pengamat Duga Ada Permainan Antara Pemerintah dan Pengusaha

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya diyakini tidak lepas dari adanya permainan pemerintah pusat dan pengusaha tambang. 

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan setiap aktivitas proses tambang dipastikan merusak lingkungan dan ekosistem. 

Apalagi menurut Fahmy, penambang sering mengabaikan reklamasi.

"Untuk penambangan Raja Ampat, meski dengan reklamasi sekali pun, sudah pasti akan merusak alam geopark yang merupakan ecosystem destinasi wisata Raja Ampat," katanya kepada Tribunnews, Senin (9/6/2025).

Fahmy pun menduga adanya permainan hingga akhirnya izin tambang nikel tersebut dapat terbit. 

Ada pihak yang terlibat sebagai pemangku kebijakan hingga pengusaha tambang bisa dapat izin. 

"Saya menduga ada kongkalikong alias konspirasi antara oknum pemerintah pusat dengan pengusaha tambang, sehingga diizinkan penambangan di Raja Ampat, yang merupakan strong oligarchy," ujarnya.

Ia pun meminta agar tidak ada lagi izin penambangan di Raja Ampat dan sekitarnya harus dihentikan secara permanen.

"Kejaksaa Agung perlu mengusut dugaan konspirasi tersebut. Kalau terbukti, siapa pun harus ditindak secara hukum," ucap Fahmy.

Tribunnews telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, Dwi belum membalas pesan singkat yang dikirimkan Tribunnews.

Baca juga: Bukan Berhenti Sementara, Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat Diminta Tutup Selamanya

Sebagai informasi, nama Raja Ampat menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah ramai dibicarakan di media sosial.

Satu di antaranya adalah pada media sosial X (Twitter).

Tersiar kabar protes dari sejumlah kalangan, termasuk pecinta lingkungan hidup.

Kegiatan tersebut dinilai merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat sekitarnya.