Soal Polemik BPJS Hewan, Begini Penjelasan Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana berikan layanan BPJS Hewan kepada pemilik hewan peliharaan.

Rencana dari Pemprov DKI jakarta itu menuai pro dan kontra.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok meluruskan wacana itu.

Hasudungan mengatakan, layanan yang akan diberikan bukan seperti BPJS Kesehatan yang berlaku untuk manusia saat ini, tetapi lebih kepada pemberian subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga menengah ke bawah.

"Jadi bukan BPJS, tapi hanya subsisi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya," kata Hasudungan, Senin (9/6/2025).

"Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan," ujar Hasudungan.

Rencananya, subsidi atau potongan tersebut akan diberikan jika pemilik hewan membawa hewan peliharaannya ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Baca juga: Politisi PDIP Sidak Puskeswan Ragunan, Takjub Lihat Perubahan dan Dukung Program BPJS Hewan

Hasudungan menerangkan bahwa kebijakan soal BPJS Hewan masih dalam kajian Dinas KPKP DKI Jakarta, sehingga belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

Menurut Hasudungan, kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan awal dan perlu kajian yang komprehensif.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan lebih dulu melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Mengingat saat ini Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yaitu di Ragunan, Jakarta Selatan dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Kami juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dulu, misalnya menambah jumlah puskeswan di Jakarta," terang Hasudungan.

Baca juga: Kenneth DPRD DKI Usul Ada BPJS Kesehatan untuk Hewan Warga di Jakarta, Target Berlaku Mulai 2026

Usul Hardiyanto Kenneth

Sebagai informasi, wacana ini mencuat setelah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengusulkan adanya program BPJS khusus hewan ternak dan peliharaan untuk meringankan biaya perawatan bagi warga yang kurang mampu.

Dia menyoroti sejumlah peningkatan layanan serta inovasi yang dinilai signifikan.

"Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan," kata Hardiyanto Kenneth usai melakukan inspeksi mendadak ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan baru-baru ini dikutip dari Wartakotalive.com.

Dia menyebut kini pakan untuk hewan telah sesuai standar, tidak lagi nasi seperti sebelumnya. 

"Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik," ujarnya.

Selain mengapresiasi perubahan pelayanan, Kenneth mendukung penuh rencana pengembangan program BPJS Hewan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Baca juga: Politisi PDIP Sidak Puskeswan Ragunan, Takjub Lihat Perubahan dan Dukung Program BPJS Hewan

Menurut Hardiyanto Kenneth, banyak warga dari kalangan tidak mampu yang turut menyelamatkan hewan liar seperti kucing dan anjing, dan mereka perlu mendapat dukungan dalam hal pembiayaan medis. 

"Dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya," terang Hardiyanto Kenneth.

Hardiyanto Kenneth menjelaskan, program BPJS hewan ini akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan menggunakan microchip. 

Hewan yang akan menerima layanan BPJS harus lebih dulu dipasangi chip untuk memastikan data lengkap seperti jenis hewan, status vaksinasi, dan kepemilikan.

"Kepemilikan hewan juga bisa di-upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat," jelas Hardiyanto Kenneth.

Rencananya, studi kelayakan dimulai pada 2025 dan ditargetkan dapat diimplementasikan mulai 2026.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di Pela Mampang, Ajak Ketua RT/RW hingga FKDM Gabung Jadi Peserta

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan bahwa program ini juga disertai rencana insentif berupa subsidi atau diskon untuk warga kurang mampu.

"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis," kata Hasudungan.

Pemasangan microchip dirancang sebagai identitas resmi hewan peliharaan, mencakup informasi lengkap untuk keperluan medis dan kepemilikan.

"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan," terang Hasudungan.

Pemerintah juga akan memfasilitasi pemasangan microchip secara gratis bagi hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov DKI.

"Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan," ujarnya.

Hardiyanto Kenneth berharap, Puskeswan Ragunan bisa menjadi percontohan nasional dan bahkan internasional dalam pelayanan kesehatan hewan.

Dia juga mengapresiasi rencana pembangunan pet hotel sebagai sumber pendapatan daerah.

"Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional," kata Hardiyanto Kenneth. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul BPJS Hewan Tuai Polemik, Pemprov DKI Pertimbangkan Subsidi Layanan Kesehatan Hewan Warga Tak Mampu, https://jakarta.tribunnews.com/2025/06/09/bpjs-hewan-tuai-polemik-pemprov-dki-pertimbangkan-subsidi-layanan-kesehatan-hewan-warga-tak-mampu?page=all#goog_rewarded.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.