Di Hadapan Bahlil, Ini Kesaksian Gubernur dan Bupati soal Isu Pencemaran Tambang Nikel di Raja Ampat

"Saat mengunjungi Pulau Gag ternyata yang ditemui tidak seperti informasi yang beredar. Kami sudah sampai ke Pulau Gag, kami sudah keliling pulau sampai ke lokasi perusahaan," ujar Orideko Burdam.

Kata dia, setelah mengunjungi secara langsung ternyata apa yang ada di sana berbeda dengan media sosial.

Bahkan masyarakat di sana tidak menginginkan aktivitas pertambangan ditutup. 

"Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka di sana. Mereka menginginkan itu, karena itu kami berharap kebetulan ada Pak Menteri di sini untuk membuka tambang itu," kata Orideko. 

Namun demikian dia meminta agar pengawasan ditingkatkan, terutama terkait analisis dampak lingkungan (Amdal) supaya lebih bagus lagi ke depan.  

"Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, lalu wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari," tuturnya.

Sedangkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu turut memantau langsung di Pulau Gag. 

Senada dengan Elisa Kambu dan Orideko Burdam, dia sepakat bahwa informasi yang beredar soal pencemaran di Raja Ampat adalah hoaks. 

Dia mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama mendukung program pemerintah melalui investasi. 

Sebab kebijakan ini bisa mengangkat pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa membangun ekonomi masyarakat adat. 

“Kami MRPBD ke depan akan mengawal hal ini secara serius. Kami akan bersama dengan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi) dan Gubernur akan membuat Perdasus tentang investasi, sehingga bisa memberdayakan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan," kata Alfons Kambu.

Baca juga: Dugaan Beking Tambang Ilegal di Papua, TNI Buka Pintu Lapor ke Polisi Militer

Baca juga: ESDM: Bukaan Lahan Tambang Nikel Raja Ampat Gak Besar-besar Amat

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. 

PT Gag Nikel, pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Sejak tahun 2008, PT Antam (Persero) Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty. Ltd., sehingga kendali penuh PT Gag Nikel saat ini berada di tangan PT Antam.