Duka di Jalur Gaza! Israel Bunuh 32 Warga Saat Antre Makanan

WARTAKOTALIVECOM -- Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Jalur Gaza. Sedikitnya 32 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka saat mengantre bantuan makanan di dua lokasi distribusi yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) di Rafah, Gaza selatan, dan Koridor Netzarim di Gaza tengah.

Insiden ini memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung akibat blokade dan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan saksi mata dan laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza, ribuan warga Palestina berkumpul di titik distribusi bantuan GHF sejak dini hari.

Situasi berubah menjadi kacau ketika pasukan Israel diduga melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang sedang menunggu bantuan makanan.

Sebagian besar korban mengalami luka tembak di bagian tubuh atas, menunjukkan bahwa mereka menjadi sasaran tembakan langsung .

Palang Merah Internasional melaporkan bahwa Rumah Sakit Lapangan di Rafah menerima 179 korban luka, termasuk wanita dan anak-anak, dengan 21 di antaranya meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Organisasi Médecins Sans Frontières (MSF) juga mengonfirmasi bahwa staf medis mereka merawat puluhan korban luka akibat tembakan dan pecahan peluru.

Bantahan dari Israel dan GHF

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membantah tuduhan bahwa mereka menargetkan warga sipil. Dalam pernyataannya, IDF menyatakan bahwa mereka hanya melepaskan tembakan peringatan untuk mengendalikan kerumunan dan mencegah individu mencurigakan mendekati lokasi distribusi bantuan.

IDF juga merilis rekaman drone yang diklaim menunjukkan anggota Hamas bersenjata berada di dekat lokasi kejadian .

GHF, organisasi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel, juga membantah bahwa insiden tersebut terjadi di lokasi distribusi mereka.

Mereka menyatakan bahwa laporan tentang korban tewas dan luka-luka adalah disinformasi yang disebarkan oleh Hamas .

Kritik terhadap GHF dan Sistem Distribusi Bantuan

Peluncuran GHF pada akhir Mei 2025 sebagai alternatif dari sistem distribusi bantuan yang dikelola PBB telah menuai kritik tajam dari berbagai organisasi kemanusiaan.