Pramono dan Rano Diminta Evaluasi Proyek Dinas LH, RDF Rorotan Senilai Rp 1,2 triliun 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur dan Wakil DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno diminta untuk mengevaluasi proyek pengelolaan sampah berupa Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara. 

RDF tersebut sempat beroperasi namun dihentikan karena menimbulkan bau dan polusi. 

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menilai, Pramono dan Rano perlu mengevaluasi proyek yang dikerjakan oleh Asep Kuswanto tersebut, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta. 

Kata dia, kegagalan Asep terkait proyek RDF sudah dapat menjadi tolok ukur untuk segera dilakukan evaluasi. 

"Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 1,28 triliun tersebut tidak bisa segera dioperasionalkan. Kuat dugaan, proyek tersebut menjadi bancakan oknum di jajaran eksekutif dan legislatif DKI Jakarta," kata Victor dari keterangannya pada Selasa (27/5/2025). 

Victor menjelaskan, ada indikasi upaya kuat dari Dinas LH DKI Jakarta untuk melakukan manuver menutup kegagalan proyek RDF Rorotan. 

"Ini sudah sangat kentara dan terang benderang. Untuk itu, Asep sebaiknya dicopot dari jabatannya. Kemudian, Pak Gubernur dan Inspektorat DKI Jakarta dapat melaporkan investigasi secara transparan," tegasnya.

Baca juga: Warga Demo Menolak RDF Plant Rorotan Jakarta Utara, Begini Respon Gubernur DKI Jakarta

Baca juga: DPRD DKI Desak Dinas LH Ikuti Arahan Pramono soal Perbaikan RDF Plant Rorotan, Ini Alasannya

Jika berdasarkan hasil investigasi internal terdapat perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lanjut dia, sebaiknya Pramono sendiri yang melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

"Mas Pram bisa melapor langsung ke KPK hingga Kejaksaan. Ini penting untuk menjaga marwah roda pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta yang good governance and clean government," bebernya. 

Menurut dia, keberadaan RDF Rorotan sebetulnya menjadi bagian penting dari upaya modernisasi pengelolaan sampah di Jakarta. 

Jika dioperasikan dengan standar teknologi yang benar dan pengawasan ketat, tentu RDF bisa menjadi solusi pengurangan volume sampah secara signifikan. 

Dengan begitu, DKI Jakarta dapat mengurangi ketergantungan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi milik DKI Jakarta sendiri. 

Selain itu, Victor juga mempertanyakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AmdaL) yang harusnya dibuat dengan penuh kecermatan. 

"Ini bisa sampai muncul persoalan dan ditentang warga sekitar karena mengalami kerugian dampak lingkungan dari uji coba RDF ini. Terutama terkait masalah bau dan kesehatan saja, ini tentu menjadi pertanyaan besar," imbuhnya.

Baca juga: Atasi Persoalan Sampah, Rano Karno Pastikan Pemprov DKI Bakal Tambah 3 RDF Plant Lagi di Jakarta

Dia mengaku, sangat memahami protes yang dilayangkan warga sebagai dampak nyata dari operasionalnya RDF Rorotan saat dilakukan uji coba. 

Dengan kerugian ini, lanjut dia, warga sekitar bisa mengalami kerugian atau penurunan nilai aset tempat tinggalnya. 

"Siapa yang mau membeli rumah mereka kalau akan pindah? Kalau ada yang mau beli pasti menawar dengan harga murah karena sudah tidak lagi menjadi tempat hidup layak," pungkasnya. 

Diketahui, Anggota Legislator DKI Jakarta Bun Joi Phiau, menyoroti pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara. 

Kedatangan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini untuk mengecek keluhan masyarakat sekitar tentang bau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas tersebut. 

“Saya mengunjungi RDF plant itu tujuannya karena banyak aduan dari warga masalah bau produksi sampah, pengelolaan di sini,” ujar Bun yang dikutip pada Jumat (14/3/2025). 

Bun mengaku, telah menerima keluhan dari warga di sekitar fasilitas tersebut soal bau sampah yang ada di dalamnya tersebar ke luar. 

Diketahui, bahwa sistem deodorizer yang belum beroperasi secara penuh mengakibatkan tersebarnya bau sampah tersebut ke lingkungan yang ada di sekitar RDF Plant Rorotan. 

Bun dalam kunjungannya menemukan bahwa pihak RDF Plant Rorotan terus mengupayakan perbaikan. 

Kemudian, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait bahwa kejadian yang lalu bukan diakibatkan oleh bau sampah, melainkan alat deodorizer yang belum beroperasi. 

Baca juga: Sampah Jakarta Menggunung, Bang Doel Bakal Usulkan kepada Pramono Perbanyak RDF Plant

“Tapi karena melihat kondisinya mereka terus berbenah memperbaiki yang dianggap kebocoran, bukan kebocoran ya. Melainkan alat deodoran tersebut belum bekerja 100 persen atau secara penuh pada saat kejadian itu,” ujarnya menyampaikan klarifikasi pihak RDF Plant. 

Berdasarkan penjelasan pihak RDF Plant, Bun juga menyampaikan bahwa alat deodoran yang ada juga tidak bisa menghilangkan bau sampah secara sepenuhnya. 

“Memang alatnya tidak bisa menghilangkan bau sampah sepenuhnya. Tapi pihak pengelola mengakatan bahwa mereka seminimalnya bisa mengurangi bau yang ada semaksimal mungkin,” sambungnya. 

Sebagai langkah mitigatif lainnya, Bun meminta agar pengelola mengatur jam operasional keluar dan masuk truk sampah secara transparan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

"Keluar-masuk truk sampah harus diatur pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Pengelola juga harus menyemprot jalan-jalan saat waktu operasional truk-truk sampah mereka. Semprotan ini penting untuk mengatasi bau dari air lindi sampah yang biasanya jadi limbah dan mengganggu pernapasan warga," ungkapnya. 

"Selain itu, pengelola juga harus memberikan warga akses terhadap data alat pengecek kualitas udara supaya tidak menimbulkan kekhawatiran soal kesehatan," lanjutnya. 

Bun menyampaikan harapan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menambah fasilitas seperti RDF Plant Rorotan dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Ibu Kota. 

“Harapan kita itu agar tempat yang seperti RDF ini dibangun di berbagai tempat untuk mengurangi sampah Jakarta. Supaya sampah di Jakarta itu bisa diatasi. Karena sampai hari ini kan masalah sampah sangat urgen ya,” tegasnya. 

Baca juga: Keluhkan Bau Tidak Sedap, Warga JGC Protes Pengolahan Sampah RDF Plant di Rorotan Jakut

Terlebih, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, juga sudah hampir mencapai kapasitas maksimalnya untuk menampung sampah. 

“Karena ke depan sudah diperkirakan Bantar Gebang pun tidak sanggup untuk menampung sampah lagi. Dengan adanya RDF Plant ini berusaha untuk mengurangi sampah di DKI walaupun ngga bisa maksimal, minimal 30 persen dari sampah itu bisa berkurang,” sambungnya. 

Bun menegaskan kalau ia optimis pengelola RDF Plant Rorortan bisa terus mengurangi bau sampah yang keluar dari fasilitasnya. 

Kemudian, dia juga mengapresiasi penyerapan tenaga kerja lokal yang dilakukan oleh pengelola dan berharap kalau hal itu bisa ditingkatkan lagi di kemudian hari.