Pramono dan Rano Diminta Evaluasi Proyek Dinas LH, RDF Rorotan Senilai Rp 1,2 triliun 

Dengan kerugian ini, lanjut dia, warga sekitar bisa mengalami kerugian atau penurunan nilai aset tempat tinggalnya. 

"Siapa yang mau membeli rumah mereka kalau akan pindah? Kalau ada yang mau beli pasti menawar dengan harga murah karena sudah tidak lagi menjadi tempat hidup layak," pungkasnya. 

Diketahui, Anggota Legislator DKI Jakarta Bun Joi Phiau, menyoroti pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara. 

Kedatangan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini untuk mengecek keluhan masyarakat sekitar tentang bau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas tersebut. 

“Saya mengunjungi RDF plant itu tujuannya karena banyak aduan dari warga masalah bau produksi sampah, pengelolaan di sini,” ujar Bun yang dikutip pada Jumat (14/3/2025). 

Bun mengaku, telah menerima keluhan dari warga di sekitar fasilitas tersebut soal bau sampah yang ada di dalamnya tersebar ke luar. 

Diketahui, bahwa sistem deodorizer yang belum beroperasi secara penuh mengakibatkan tersebarnya bau sampah tersebut ke lingkungan yang ada di sekitar RDF Plant Rorotan. 

Bun dalam kunjungannya menemukan bahwa pihak RDF Plant Rorotan terus mengupayakan perbaikan. 

Kemudian, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait bahwa kejadian yang lalu bukan diakibatkan oleh bau sampah, melainkan alat deodorizer yang belum beroperasi. 

Baca juga: Sampah Jakarta Menggunung, Bang Doel Bakal Usulkan kepada Pramono Perbanyak RDF Plant

“Tapi karena melihat kondisinya mereka terus berbenah memperbaiki yang dianggap kebocoran, bukan kebocoran ya. Melainkan alat deodoran tersebut belum bekerja 100 persen atau secara penuh pada saat kejadian itu,” ujarnya menyampaikan klarifikasi pihak RDF Plant. 

Berdasarkan penjelasan pihak RDF Plant, Bun juga menyampaikan bahwa alat deodoran yang ada juga tidak bisa menghilangkan bau sampah secara sepenuhnya. 

“Memang alatnya tidak bisa menghilangkan bau sampah sepenuhnya. Tapi pihak pengelola mengakatan bahwa mereka seminimalnya bisa mengurangi bau yang ada semaksimal mungkin,” sambungnya. 

Sebagai langkah mitigatif lainnya, Bun meminta agar pengelola mengatur jam operasional keluar dan masuk truk sampah secara transparan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

"Keluar-masuk truk sampah harus diatur pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Pengelola juga harus menyemprot jalan-jalan saat waktu operasional truk-truk sampah mereka. Semprotan ini penting untuk mengatasi bau dari air lindi sampah yang biasanya jadi limbah dan mengganggu pernapasan warga," ungkapnya. 

"Selain itu, pengelola juga harus memberikan warga akses terhadap data alat pengecek kualitas udara supaya tidak menimbulkan kekhawatiran soal kesehatan," lanjutnya.