Tiga Tahun APBD Buruk, Pemkab Bogor Akhirnya Raih WTP dari BPK, Ini Kata Pengamat

Kedua, transparansi dan akuntabel. Salah satu bentuk kongkrit yang mampu menjaga tatakelola keuangan yang baik dan bersih diantaranya adalah keterbukaan dan ketepatan sasaran serta pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh semua pihak. 

"Dengan transparansi ini, publik akan ikut membatu dalam mengawal pertanggungjawaban tatakelola keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor," beber Yusfitriadi. 

Ketiga, Reward (pemghargaan) dan Punishment (hukuman) bagi dinas dan unit manapun yang berhasil menjaga marwah Kabupaten Bogor dengan menata keuangan secara baik.

"Pemerintah layak memberikan penghargaan dalam bentuk apapun kepada dinas yang memiliki tata kelola keuangan yang baik. Sementara dinas yang tidak baik dalam pengelolaan keuangan diberikan punishment (hukuman)," tuturnya. 

Keempat, menguatkan fungsi lengawasan, baik bupati, wakil bupati, lembaga legislatif hingga inspektorat.

"Fungsi pengawasan yang melekat akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya berbagai malpraktek tata kelola keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bogor," imbuhnya. 

Kelima, audit eksternal untuk membuat second opinion dan bahan penilaian yang lebih konprehensif.

"Bila perlu pemerintah Kabupaten Bogor meminta pihak eksternal untuk mengukur melalui audit dan penelitian yang melibatkan pihak eksternal," tandas Yusfitriadi.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09