Tiga Tahun APBD Buruk, Pemkab Bogor Akhirnya Raih WTP dari BPK, Ini Kata Pengamat

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat mengumumkan hasil penilaian kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Jawa Barat, Senin (26/5/2025). 

Dalam kesempatan itu, Pemkab Bogor mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ini merupakan predikat WTP pertama yang diraih Kabupaten Bogor dalam empat tahun terakhir.

Baca juga: Cegah Korupsi dan Raih WTP dari BPK, Rudy Susmanto Tandatangani MoU dengan Kejari Kabupaten Bogor

Baca juga: Pengamat Sebut Hasil Audit BPK Sulit Dipercaya: WTP Ujungnya Pake Duit

Terkait hal itu, pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jawa Barat ini.

"Tentu bagi pemerintah Kabupaten Bogor periode ini predikat WTP sangat berarti dan mempunyai nilai strategis," kata Yusfitriadi.

Dia menjelaskan predikat WTP ini sangat berarti karena tiga tahun berturut-turut Pemkab Bogor meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selain itu, predikat WTP ini juga sangat strategis karena diberikan oleh BPK beberapa hari sebelum 100 hari Kabupaten Bogor dipimpin oleh Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. 

"Predikat WTP ini diharapkan akan memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dalam tatakelola pemerintahan di bidang keuangan," ujarnya. 

Namun tentu saja prestasi ini tidak boleh berhenti sampai di stu saja karena predikat yang diberikan oleh BPK terkadangan bersifat administratif, bukan faktual. 

"Predikat WTP tersebut belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor," beber Yusfitriadi.

 Oleh karena karena itu, predikat WTP ini menjadi awal yang baik ini bagi pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi.

"Predikat WTP ini dijadikan sebuah momentum untuk mendekatkan kesenjangan masalah dalam pengelolaan keuangan agar tidak terlalu jauh secara adminitratif dengan fakta yang terjadi di lapangan," ungkapnya. 

Upaya mendekatkan kesenjangan tersebut, lanjut Yusfitriadi, bisa dilakukan dengan beberapa labgkah. 

Pertama, membangun komitmen tatakelola keuangan yang baik dan bersih. 

"Komitmen ini tidak hanya menjadi narasi pidato namun harus menjadi spirit dan aksi nyata, termasuk penguatan pengawasan secara melekat dan sustainable," ucapnya.