Dedi Mulyadi Mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ada Maksud Apa?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan, kehadirannya di KPK untuk berdiskusi di bidang pencegahan korupsi, khususnya terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah di berbagai sektor.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik, itu menjadi prioritas utama kami," kata Dedi Mulyadi.

Baca juga: Berencana Terapkan Jam Malam, Dedi Mulyadi Atur Anak-anak Sekolah Tidak Boleh Nongkrong Malam Hari

Dedi akan melakukan efisiensi anggaran daerah Jawa Barat mencapai Rp 5 triliun.

Menurut dia, efisiensi itu akan dialihkan kepada program yang lebih penting untuk masyarakat.

Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Baca juga: Komentar Dedi Mulyadi setelah Dikritik Ubah Fungsi Bogor Creative Center Jadi Tempat Layanan Pajak

"Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," ujarnya.

Dedi Mulyadi mencontohkan, efisiensi perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas sehingga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

"Ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun (untuk infrastruktur jalan), kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tuturnya.

Baca juga: Pernyataan Dedi Mulyadi Ini Membuat Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat

Berdasarkan hal tersebut, Dedi mengatakan, mendapatkan strategi dari KPK untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.

"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," ucap Dedi Mulyadi.

Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, Dedi Mulyadi meminta KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis dalam melakukan efisiensi anggaran tidak menyalahi aturan.

Baca juga: Mengenal Wabup Garut Putri Karlina usai Dilamar Anak Dedi Mulyadi, Bapaknya Bukan Orang Sembarangan

Bahtiar mengatakan, KPK juga diminta untuk mengawasi efisiensi anggaran daerah Jawa Barat tersebut.

"Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini, betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat," kata Bahtiar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Datangi KPK, Dedi Mulyadi Bahas Efisiensi Anggaran Pendidikan hingga Perjalanan Dinas"