Pernyataan Dedi Mulyadi Ini Membuat Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan keluar ruangan atau walk out saat sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Alasannya, mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

PDI-P menilai Dedi Mulyadi merendahkan marwah DPRD dan menuntut klarifikasi mantan Bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Komentar Dedi Mulyadi setelah Dikritik Ubah Fungsi Bogor Creative Center Jadi Tempat Layanan Pajak

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menyebutkan, pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD.

"Beliau menyampaikan kalau melakukan apapun, dibicarakan ke DPRD, prosesnya lama, ada rapat pleno pertama, kedua, kesannya DPRD itu penghambat," kata Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Menurut Doni, ucapan tersebut menjadi preseden buruk dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.

Baca juga: Mengenal Wabup Garut Putri Karlina usai Dilamar Anak Dedi Mulyadi, Bapaknya Bukan Orang Sembarangan

Ia menegaskan, konsep pemerintahan harus dijalankan seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Konsep bernegara trias politica terdiri eksekutif legislatif dan yudikatif, perannya masing-masing," ucap dia.

Doni menjelaskan, sikap walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.

Baca juga: Bobby Nasution Curhat Masalah Narkoba di Sumut, Wapres Gibran Malah Puji Program Dedi Mulyadi

"Gubernur tidak bisa berjalan sendiri, kalau gubernur anggap DPRD tidak penting ya sudah jangan bahas apapun," ucapnya.

Ia menambahkan seluruh anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Komentar Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi sempat menyinggung keberadaan DPR.

Awalnya ia mengatakan bahwa programnya dalam memimpin Jawa Barat tidak melulu bergantung pada ketersediaan uang.

Menurut Dedi, yang paling terpenting adalah apa yang menjadi programnya bisa terlaksana.

Baca juga: Ini Curhat Rafathar ke Dedi Mulyadi, Minta Nagita Slavina Dimasukkan ke Barak Militer karena Main HP

"Duit mah nuturkeun (duit mengikuti), saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," kata Dedi Mulyadi, Rabu (7/5/2025).

Dedi mengatakan, para raja zaman dulu tidak menyusun APBD, begitu pun VOC yang membangun Gedung Negara di Cirebon.

"Tidak ada itu persetujuan DPR, yang ada persetujuan DPRnya sudah beberapa kali SD ge rarubuh (SD juga pada rubuh)," ucap Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Angkat Anak hingga Biayai Semua Anak Korban Meninggal Insiden Ledakan Amunisi di Garut

Dedi melanjutkan, kolaborasi antara lembaga itu tidak harus dimaknai dengan rapat yang membahas persoalan dengan sejumlah tahapan.

"Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa minimal mendoakan, atau minimal diam," lanjutnya.

Atau, kata dia, melontarkan kritik yang berdasar.

Baca juga: Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi Didesak Hapus Kebijakan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Menanggapi langkah PDI-P, Dedi menghormati keputusan tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap anggota partai politik yang duduk di DPRD Jawa Barat memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap atau pilihan politik mereka.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Pernyataan Dedi Mulyadi yang Picu Fraksi PDI-P Walk Out Saat Sidang Paripuna DPRD Jabar"