Kebocoran Dana Akibat Parkir Liar Tembus Triliunan Rupiah,  Kenneth Minta UPP Parkir DKI Dibubarkan 

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI P Hardiyanto Kenneth buka suara soal kebocoran dana akibat parkir liar di Jakarta yang menembus triliunan rupiah. 

Dia mendorong agar Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dibubarkan dan dikelola sepenuhnya oleh swasta dengan pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah. Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin saja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucap Kenneth saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).

"Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul nggak? Ada perjanjiannya. Ya kalau kita lihat UPP parkir ini kan, dia selalu begitu kan. Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya nggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan," tambahnya.

Baca juga: Berdalih Pakai Rompi Dishub, Tujuh Juru Parkir Liar di Cempaka Putih Jakpus Diciduk

Dia menjelaskan, pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat. 

"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ujarnya.

Dia juga mengatakan UPP Dishub DKI hanya mendapat hitungan Rp30 miliar setahun dari parkir. Namun, Kenneth meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan tidak sekecil itu.

"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkin. Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Ada 16 Ribu Titik Parkir Liar di Jakarta

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap ada sekitar 16.000 titik parkir liar yang dikuasai masyarakat di Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) bersama eksekutif pada Selasa (22/4/2025).

"Parkir liar di Jakarta itu belum tahu jumlah pastinya ya titiknya berapa, tapi kalau dari ancar-ancar kami sih sekitar 16.000 titik ya dan itu sekitar segitu juga lah kira-kira para juru parkir liarnya," kata MTZ pada Selasa (22/4/2025).

MTZ mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ini. Dengan begitu, retribusi dan pajak parkir yang diterima pemerintah bisa jauh lebih maksimal.

"Pertama memang harus didata secara baik ya ada berapa, di mana dan berapa orang juga jumlah parkir liarnya. Kemudian memang tidak bisa dilakukan pemberantasan yang tidak humanis," ujarnya.