Pengacara Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas, Pendidikan Militer Berpotensi Langgar HAM

"Oleh karena itulah, kami menyambut positif dan kami dapat banyak informasi tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan," tutur Pigai.

Dedi Mulyadi Tantang Komnas HAM

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pendidikan militer gagasannya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan video di akun Instagram @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," sambung pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tidak Main-main Soal Kirim Siswa ke Barak Militer, Bupati-Wali Kota Wajib Patuhi Aturan

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," jelas KDM.

"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," lanjutnya.

Menurut Dedi Mulyadi, pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.

"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," ucap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi juga mempersilakan pihak-pihak yang mengkritiknya untuk mengunjungi markas TNI tempat pendidikan berkarakter bagi para siswa nakal dilakukan.

"Dan saya juga mempersilakan pada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X DPR, Komisi I, untuk datang berkunjung  ke tempat pelatihan secara terbuka," ujar Dedi Mulyadi.

Meski menuai kritik, Dedi Mulyadi tetap melanjutkan program pendidikan militer bagi siswa nakal di Jabar.

Uji coba program pendidikan militer ini sudah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap nakal ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Lalu, disusul oleh 19 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Indramayu, Jabar, yang dikirim ke Resimen Induk Kodam (Rindam) III/Siliwangi Bandung pada Senin (5/5/2025) dini hari.