PKS Kritik Kepemimpinan Dedi Mulyadi yang 'One Man Show', Kinerja Anak Buah Seolah Terabaikan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG - Gubernur Dedi Mulyadi kembali mendapatkan kritik terkait kepemimpinannya yang dianggap terlalu menonjolkan diri sendiri.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, menyebut gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terkesan "one man show"  dan kurang melibatkan stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa memimpin Jawa Barat tidak bisa dilakukan seorang diri.

 "Kalau Gubernur memimpin sendirian, dampaknya mungkin belum terasa sekarang. Tapi ke depan, itu akan menimbulkan kesulitan besar. Itu Bahaya" katanya, Rabu (7/5/2025). 

Dia juga menyayangkan kebijakan yang cenderung dikeluarkan secara sepihak dan langsung dipublikasikan di media sosial tanpa melibatkan diskusi dengan para pakar dan DPRD.

Baca juga: Pernah Didepak Anies dari Jabatan Wali Kota Jakpus, Ini Jabatan Baru Bayu Meghantara di Era Pramono

Menurutnya, kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan hukum dan keadilan publik bisa jadi kebijakan cacat hukum. 

Dia meminta agar perubahan terhadap APBD dilakukan melalui mekanisme formal, seperti perubahan APBD di kuartal terakhir, bukan melalui pergub yang sepihak.

Hari juga menekankan pentingnya komunikasi antara Gubernur, DPRD, OPD, dan masyarakat.

 Perihal efisiensi, Haru mengaku setuju. Kendati demikian, pemangkasan tidak lebih dari 20 persen. 

"Saya setuju efisiensi, tapi kalau pemangkasan lebih dari 20 persen itu bukan efisiensi, melainkan restrukturisasi. Dan itu pasti berdampak luas," ujarnya.

Dia berharap Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan Setiawan, sukses memimpin Jawa Barat. 

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Haru

Kebijakan 'wajib militer' disentil

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi menanggapi rencana penerapan program Wajib Militer (Wamil) untuk pelajar bermasalah yang sebelumnya digaungkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi