Berita Jakarta
Tidak Memasukkan ke Barak Militer, Begini Cara Pramono Anung Hadapi Siswa Bermasalah di Jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan siswa bermasalah. Ini yang dilakukannya.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani persoalan siswa bermasalah.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi apakah Jakarta akan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan 'menyekolahkan' siswa bermasalah ke barak militer mulai Jumat (2/5/2025) ini.
"Jakarta punya kebijakan sendiri," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat siang.
Baca juga: Jam Operasional Perpustakaan dan Museum di Jakarta Dibuka hingga Malam Hari, Ini Kata Pramono Anung
Namun, elite partai PDI-P itu tidak menjelaskan secara pasti kebijakan apa yang akan dilayangkan.
Beberapa waktu lalu, Pramono sempat menyoroti maraknya aksi tawuran di Jakarta yang kerap melibatkan anak-anak muda.
Menurut dia, tawuran bukan semata persoalan kriminalitas, tetapi juga karena minimnya ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan ekspresi mereka.
Baca juga: Tidak Ada Ampun untuk Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta, Pramono Siapkan Kejutan
"Anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi," ucap Pramono saat ditemui di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
Sebagai solusi, Pramono akan membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam.
Langkah ini diyakini bisa menjadi sarana positif untuk meredam potensi konflik antarpemuda.
Baca juga: Hari Pertama ASN Naik Transportasi Umum, Ini Alasan Pramono Anung Naik Mobil Dinas saat Rapat di DPR
Mantan Sekretaris Kabinet itu berharap, adanya ruang terbuka yang memadai membuat para remaja dapat menyalurkan semangat dan kreativitas ke arah lebih positif, sehingga menekan angka tawuran di Jakarta.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak-barak militer untuk mengikuti program pembinaan selama enam bulan.
Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dan menyasar siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal.
Baca juga: Cerita Pramono Anung Naik TransJakarta saat Berangkat Kerja, Menyapa hingga Bersalaman dengan Warga
Setiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal, TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
Baca juga: Dibuat Bingung dengan Kebijakan Sendiri, Pramono: Tak Ada Transportasi Umum dari Rumah ke Balai Kota
Selain program pendidikan berkarakter, Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti.
Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri.
"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).
Baca juga: Pramono Anung Dukung Muswil Aisyiyah Ciptakan Gagasan Inovatif dan Bermanfaat bagi Jakarta
Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa.
Dedi berharap siswa tak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukan Kirim ke Barak Militer, Pramono Punya Cara Sendiri Hadapi Siswa Nakal"
Gubernur Jakarta Pramono Anung
Pramono Anung
Pramono
barak militer
siswa bermasalah
kebijakan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Peringati World Rabies Day, Pemkot Jaktim Gelar Pelayanan Kesehatan Hewan Gratis Besok |
![]() |
---|
PWNU Jakarta Ingatkan Pemprov DKI Jangan Jadikan Air Bersih Sekadar Komoditas |
![]() |
---|
Bupati Kepulauan Seribu Apresiasi Bakti Sosial Dies Natalis ke-63 FK UNSRI |
![]() |
---|
PKL dan UMKM Minta DPRD Jakarta Hapus Larangan Jual Rokok di Raperda KTR |
![]() |
---|
Akses Gratis GT Fatmawati 2, Macet Jalan TB Simatupang Diklaim Berkurang 24 persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.