2,4 juta Porsi Makanan Disiapkan untuk Jemaah Indonesia Selama Puncak Haji 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebanyak 2,4 juta porsi makanan bakal disiapkan untuk jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Tanah Suci Mekkah.

Rencana ini telah tertuang dalam kontrak penyediaan makan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited, anak perusahaan BPKH di Kantor Urusan Haji (KUH) Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi pada Senin (14/4/2025). 

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KUH RI Zakaria Anshori dan CEO BPKH Limited, Sidiq Haryono.

Acara ini turut disaksikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Prof. Hilman Latif, Sekretaris Ditjen PHU Kemenag H.M. Arfi Hatim, Kepala KUH Nasrullah Jasam dan Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah. 

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Prof. Hilman Latief mengatakan, dalam proyek ini, BPKH Limited berkomitmen untuk menyediakan makanan berkualitas bagi jemaah haji Indonesia.

Perseroan bahkan berjanji bakal meningkatkan volume produksi makanan dari Indonesia yang digunakan dalam penyelenggaraan haji. 

"Mimpi kami adalah memperluas kebermanfaatan ekosistem haji untuk seluruh bangsa Indonesia,” ujar Hilman dari keterangannya yang dikutip pada Senin (14/4/2025). 

Baca juga: BPKH Limited Gandeng Perusahaan Transportasi Arab Sediakan Bus bagi Jemaah Haji

Sementara itu CEO BPKH Limited, Sidiq Haryono menyampaikan, peningkatan jumlah makanan yang disediakan menunjukkan peran strategis BPKH Limited dalam layanan haji.

Dia menyebut, langkah ini merupakan upaya perseroan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji asal Indonesia. 

"BPKH Limited terus meningkatkan perannya dalam ekosistem haji. Tahun lalu kami hanya menyediakan dua kali makan, sedangkan tahun ini meningkat menjadi enam kali makan dalam bentuk Ready To Eat Meals bagi jemaah haji," ujar Sidiq. 

Sidiq mengatakan, enam kali hidangan makan dalam bentuk fresh meal itu diproduksi oleh kitchen partner BPKH Limited.

Seluruh keuntungan dari proyek ini kembali kepada keuangan haji yang akan digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya. 

Sedangkan Kepala KUH Republik Indonesia di Jeddah, Nasrullah Jasam, menjelaskan kontrak antara Kantor Urusan Haji dengan BPKH Limited merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan BPKH yang telah ditandatangani sebelumnya pada bulan Februari 2024. 

 "Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk BPKH Limited, demi meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan tentu saja memberikan manfaat optimal untuk seluruh pihak,” ujar Nasrullah.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Eksistensi BPKH, Minta Perbaiki Kinerja Demi Jamin Tata Kelola Haji

Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni’matullah, memberikan rincian terkait skala proyek ini.