Berita Nasional

Dikecam usai Masukkan Belasan Kader PSI di Proyek Kehutanan, Raja Juli Cuek, Pilih Belanja ke Pasar

Kecaman terhadap Raja Juli lantaran dia dianggap melakukan praktik nepotisme dengan memasukkan orang-orang terdekatnya ke struktur FOLU Net Sink 2030

Editor: Feryanto Hadi
tangkapan layar
DIKECAM- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat beraktifitas di pasar. Raja Juli dikecam publik setelah kedapatan menempatkan sejumlah kader PSI di proyek kehutanan, Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. 

Raja Juli menjelaskan, revisi struktur OMO Folu Net Sink tahun 2025 merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. 

”Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” imbuhnya.

Dikecam anggota DPR

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengkritik langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menempatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Bambang menilai keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Sehingga, yang dirugikan nantinya adalah Presiden Prabowo Subianto, karena akan dinilai masyarakat, yakni kinerja pemerintahannya yang tak optimal. 

"Ini enggak benar. Kasihan Presiden (Prabowo) kalau menterinya seperti ini. Memang tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan, benar-benar aji mumpung," ujar Bambang  kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Bambang menyebut, FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi yang berperan penting dalam program pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, posisi di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Struktur FOLU harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan sembarangan. Sekalipun tidak menggunakan dana APBN, tetap harus berdasarkan sistem meritokrasi," ujarnya. 

Menurut Bambang, jika pengisian jabatan di FOLU lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi, maka program-program strategis yang dijalankan berisiko tidak berjalan optimal.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved