Dikecam usai Masukkan Belasan Kader PSI di Proyek Kehutanan, Raja Juli Cuek, Pilih Belanja ke Pasar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikecam publik setelah kedapatan menempatkan sejumlah kader PSI di proyek kehutanan, Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. 

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Kecaman terhadap Raja Juli lantaran dia dianggap melakukan praktik nepotisme dengan memasukkan orang-orang terdekatnya ke struktur FOLU Net Sink 2030

Padahal, dalam banyak jejak digital, Raja Juli kerap menyerang lawan politik dengan isu serupa

Di beberapa postingan X pribadinya, warganet memberikan komentar-komentar negatif.

Namun, Raja Juli tidak nampak menanggapi kritik dari warganet tersebut

Dia justru mengunggah kembali aktivitasnya, seperti kegiatannya menyeruput kopi hingga menemani sang istri berbelanja ke pasar.

"Sayang istri, nemenin belanja ke pasar Sayang bumi, bawa tas belanja dari rumah," tulis Raja Juli disertai unggahan video, dikutip pada Minggu (9/3/2025)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030, para kader PSI ini akan mendapat honor bulanan mencapai puluhan juta rupiah, tergantung dari jabatan yang ditetapkan. 

Baca juga: Bau Anyir Nepotisme, Menhut Raja Juli Sisipkan Sejumlah Kader PSI di Struktur Folu Net Sink 2030

Baca juga: Mantan Wamen ATR/BPN Raja Juli Tuding Penerbitan SHGB di Laut Tangerang Ulah BPN Tangerang

Berikut rincian honor yang akan mereka terima: 

-  Penanggung Jawab/Pengarah : Rp 50.000.000 

- Wakil Penanggung Jawab/Pengarah: Rp 40.000.000 

- Dewan Penasehat Ahli: Rp 25.000.000 

- Ketua Pelaksana: Rp 30.000.000 

- Ketua Harian I: Rp 30.000.000 

- Ketua Harian II: Rp 30.000.000 

- Sekretaris/Koordinator Sekretariat: Rp 30.000.000 

- Ketua Bidang: Rp 30.000.000 

- Anggota: Rp 20.000.000 

- Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8.000.000 

Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni membenarkan dokumen Keputusan Menteri yang beredar.  

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025). 

Dalam struktur baru, Raja Juli bertindak sebagai Penanggung Jawab/Pengarah.  

Berikut daftar kader PSI yang ditunjuk ke dalam OMO FOLU 2025: 
1. Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli) 

2. Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang) 

3. Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon) 

4. Suci Mayang Sari (Anggota Bidang Penegakkan Hukum dan Peningkatan Kapasitas) 

5. Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari) 

6. Furqan Amini Chaniago (Anggota Bidang Konservasi)  

7. Rama Hadi Prasetyo (Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon) 

8. Nadya Maharani Irawan (Staf Kesekretariatan bidang Konservasi) 

9. Yus Arianto (Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut) 

10. Danik Eka (Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas) 

11. Andi Syaiful Oeding (Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut) 

Penjelasan jubir PSI

Jubir DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang membenarkan banyak kadernya yang masuk struktur Folu Net Sink 2030.

“Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalakan program-programnya. Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya.” kata Agus Mulyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

Agus juga menggarisbawahi keterangan dari Humas Kementerian Perhutanan bahwa anggaran OMO tidak berasal dari APBN.

“OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” tegas Agus.

“Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” sambungnya.

Kemudian Agus menyampaikan, para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri,” jelasnya. 

Sementara, Menteri Perhutanan, Raja Juli Antoni turut merespons soal salinan SK Menteri Kehutanan Nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Raja Juli menyebut, jika dokumen yang beredar di masyarakat merupakan benar dan otentik dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, revisi struktur OMO Folu Net Sink tahun 2025 merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. 

”Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” imbuhnya.

Dikecam anggota DPR

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengkritik langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menempatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran pengurus Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Bambang menilai keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Sehingga, yang dirugikan nantinya adalah Presiden Prabowo Subianto, karena akan dinilai masyarakat, yakni kinerja pemerintahannya yang tak optimal. 

"Ini enggak benar. Kasihan Presiden (Prabowo) kalau menterinya seperti ini. Memang tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan, benar-benar aji mumpung," ujar Bambang  kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Bambang menyebut, FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi yang berperan penting dalam program pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, posisi di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Struktur FOLU harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan sembarangan. Sekalipun tidak menggunakan dana APBN, tetap harus berdasarkan sistem meritokrasi," ujarnya. 

Menurut Bambang, jika pengisian jabatan di FOLU lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi, maka program-program strategis yang dijalankan berisiko tidak berjalan optimal.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09