Dikecam usai Masukkan Belasan Kader PSI di Proyek Kehutanan, Raja Juli Cuek, Pilih Belanja ke Pasar

8. Nadya Maharani Irawan (Staf Kesekretariatan bidang Konservasi) 

9. Yus Arianto (Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut) 

10. Danik Eka (Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas) 

11. Andi Syaiful Oeding (Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut) 

Penjelasan jubir PSI

Jubir DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang membenarkan banyak kadernya yang masuk struktur Folu Net Sink 2030.

“Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalakan program-programnya. Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya.” kata Agus Mulyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

Agus juga menggarisbawahi keterangan dari Humas Kementerian Perhutanan bahwa anggaran OMO tidak berasal dari APBN.

“OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” tegas Agus.

“Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” sambungnya.

Kemudian Agus menyampaikan, para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

“Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri,” jelasnya. 

Sementara, Menteri Perhutanan, Raja Juli Antoni turut merespons soal salinan SK Menteri Kehutanan Nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Raja Juli menyebut, jika dokumen yang beredar di masyarakat merupakan benar dan otentik dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli.