Lihat Kerusakan Hutan, Dedi Mulyadi Tak Kuasa Menahan Tangis Melihat Alih Guna Lahan di Puncak Bogor

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut.

Dedi Mulyadi tertunduk sambil sesekali menyeka air matanya setelah melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

Baca juga: Tak Terima Kawasan Hibisc Fantasy Puncak, Bogor Dibongkar, Ratusan Karyawan Hajar Massa Pendukung

Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah terbelah.

Dedi Mulyadi tidak menyangka ada pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land, yakni jembatan gantung.

"Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu paling melanggar, lihat itu terbelah sampai longsor," kata Dedi Mulyadi menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Baca juga: Dedi Mulyadi Salahkan PTPN Ubah Puncak Jadi Area Beton: Perusahaan Perkebunan Tapi Urus Perbetonan!

Eiger Adventure Land termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

"Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan), tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban), masak alam kayak gini aja diganggu," ucap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi lalu bertanya ke pejabat yang ikut hadir dalam kegiatan penyegalan.

Baca juga: VIDEO Dedy Mulyadi Bongkar Tempat Wisata Milik BUMD Jabar di Puncak yang Jadi Penyebab Banjir

"Yang memberi izin ini siapa?" tanya Dedi Mulyadi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.

Mendengar hal itu, Dedi Mulyadi menanyakan Bupati Bogor saat ini dan langsung memanggil Rudy Susmanto.

Sambil memikirkan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi lalu meminta rekomendasi cabut izin guna menata kembali kawasan hutan Puncak Bogor.

Baca juga: Menteri LHK Segel 4 Bangunan di Puncak, Rudy Susmanto Tarik Kewenangan Perizinan dari SKPD

"Pak Bupati nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu," ucapnya.

Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi Mulyadi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.

"Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?" tanya Dedi Mulyadi ke petugas LH.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kembalikan Puncak Jadi Kawasan Hutan, Hibisc Fantasy hingga Bangunan PTPN Dibongkar

"Itu kan udah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan)," lanjutnya.

Setelah bertemu Bupati Bogor Rudy Susmanto, wartawan dilarang mendekat karena ada perbincangan antara Dedi Mulyadi dan Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Puncak Bogor. 

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Pembongkaran Tempat Rekreasi Hibisc di Puncak Bogor, Ini Alasannya

Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Dalam kunjungan itu, Menteri LH/Kepala BPLH secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

Hanif mengatakan tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Baca juga: Banjir Terjang Puncak Bogor, Dedi Mulyadi Sebut 1.000 Hektar Kebun Teh Sudah Alih Fungsi

Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP)

2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas

3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park)

4. Eiger Adventure Land, Megamendung

Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.

Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Dedi Mulyadi Menangis Lihat Kerusakan Alam di Puncak Bogor..."