Makan Bergizi Gratis

Memasuki Bulan Ramadan, Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis? Ini Penjelasan Dadan Hindayana

Memasuki bulan Ramadan atau puasa ini, anak sekolah di Indonesia tak perlu khawatir soal program makan bergizi gratis (MBG).

Editor: Valentino Verry
Sumber: Istimewa/Warta Kota
MAKAN BERGIZI GRATIS - Pelajar SD di Kota Depok tengah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada bulan puasa atau Ramadan ini, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap dibagikan, namun tak bisa langsung disantap. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ada sedikit keresahan di masyarakat terkait program makan bergizi gratis (MBG) di bulan Ramadan atau puasa.

Apakah program andalan dari Presiden Prabowo Subianto ini tetap dibagikan?

Ternyata, program MBG ini tetap berjalan selama bulan Ramadan

Namun, mekanisme pelaksanaan program tersebut akan berbeda sebagaimana biasanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, nantinya makanan MBG bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi para siswa saat berbuka puasa.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Dapat Dukungan Demi Kemajuan Bangsa Cetak Generasi yang Cerdas

"Mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka puasa," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bagi para siswa yang tidak beragama Islam, makanan MBG bisa langsung dikonsumsi di sekolah, namun tetap menghargai siswa yang lain sedang berpuasa.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan.

Menurut Dadan sempat ada usulan agar di daerah yang mayoritas non muslim, pelaksanaan MBG tetap berjalan seperti biasanya. 

Baca juga: Satpas Daan Mogot Jadi Lokasi SPPG di Cengkareng Jakbar, 3.047 Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis

Namun karena mempertimbangkan adanya siswa yang beribadah puasa, maka usulan tersebut tidak dijalankan.

"Ya sama. Yang nonmuslim juga sama. Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," katanya.

Meskipun demikian kata Dadan, pihaknya membuka kemungkinan adanya evaluasi pelaksanaan MBG saat bulan Ramadan di daerah yang mayoritas warganya non muslim.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," kata Dadan.

Disinggung mengenai dana, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025. 

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan.

Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. 

Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," tambahnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal. 

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat. 

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya "Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved