PKB Yakin Prabowo Sudah Kantongi Nama Menteri yang Bakal di Reshuffle

Salah satu aspek paling penting yakni kerja sama dan jangan melakukan tindak pidana korupsi.

 "Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," beber dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih saat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

 "Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. "Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

 Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

 "Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Perombakan perlu dilakukan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Hal tersebut katanya untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih semakin tercapai, dengan di-reshuffle nya menteri di bidang ekonomi.

Baca juga: Kode Prabowo Soal Rencana Reshuffle Kabinet: Tak Mau Bekerja Benar untuk Rakyat, Saya Singkirkan

Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena kinerjanya di 100 hari pemerintahan Prabowo tidak membaik.

Nama-nama menteri itu, kata Bhima adalah mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12 persen, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2). 

Secara khusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 persen yang memicu kemarahan publik.