Isu Reshuffle Mencuat, Maruarar Sirait Siap Jika Presiden Prabowo Mendepaknya dari Kursi Menteri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Beredar isu adanya potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Raka.

Menanggapi itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons soal pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut akan menyingkirkan para menterinya yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat. 

Pernyataan Prabowo itu dinilai sebagai sinyal bakal dilakukannya reshuffle jajaran kabinet Merah Putih setelah 100 hari bekerja.

Terkait dengan hal itu, Maruarar menyatakan dirinya bersama para menteri harus siap dengan apapun yang diputuskan oleh Presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata menteri yang akrab disapa Ara tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Beberapa Menteri yang Disorot dan Berpotensi, Ada Nama Bahlil

 Kendati demikian, Ara menyatakan, sejatinya para menteri harus bekerja sesuai dengan apa visi dari Presiden Prabowo.

Salah satu aspek paling penting yakni kerja sama dan jangan melakukan tindak pidana korupsi.

 "Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena nggak mungkin kita bekerja sendirian," beber dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih saat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

 "Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. "Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

 Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

 "Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Perombakan perlu dilakukan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Hal tersebut katanya untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih semakin tercapai, dengan di-reshuffle nya menteri di bidang ekonomi.

Baca juga: Kode Prabowo Soal Rencana Reshuffle Kabinet: Tak Mau Bekerja Benar untuk Rakyat, Saya Singkirkan

Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena kinerjanya di 100 hari pemerintahan Prabowo tidak membaik.

Nama-nama menteri itu, kata Bhima adalah mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12 persen, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2). 

Secara khusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 persen yang memicu kemarahan publik.

Serta polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. 

Bhima juga menyoroti kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menujukan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah putih. 

Bahkan saat ini, Bahlil menuai sorotan negatif karena kebijakan pembatasan LPG 3 kg.

Selain itu, katanya Bahlil juga dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo. 

"Bahlil salah satu menteri yang harus di resuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU juga," jelasnya. 

Baca juga: Anak Buah Prabowo Subianto Kasih Peringatan Reshuffle Kabinet di 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih

Bhima menyoroti tantangan ke depan di bidang ekonomi masih berat.

Sehingga sosok yang berlatar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi pos-pos ini. 

Dia menjabarkan isu global seperti perang dagang Amerika dengan China masih berlanjut.

Kemudian kebijakan proteksinisme semakin dilakukan banyak negara, hingga menguatnya kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri. 

Di sisi domestik sendiri, tantangan ekonomi juga masih berlangsung.

Beberapa diantaranya melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen , bankrutnya industri padat karya hingga tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang. 

Untuk itu, menurutnya tepat kebijakan perombakan kabinet ini dilakukan.

Apalagi, susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. 

"Artinya dengan resep yang sama mengharap Pak Prabowo nggak bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius,karena resep di era Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian, untuk itu paket menterinya perlu diganti," jelasnya. 

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Baca juga: DPR Meradang Dengan Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Subianto, Sebut Harus Berbohong Setahun

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com