Basuki Hadimuljono Sebut Prabowo Subianto Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada Tahun 2028

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik mulai tahun 2028.

Demikian dikatakan Basuki usai rapat dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Jadi targetnya, 2028 ini agar bisa ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia," kata Basuki usai rapat dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Mantan Menteri PUPR era Presiden Jokowi itu berujar, anggaran program pembangunan IKN 2025-2029 membutuhkan APBN sekitar Rp 48,8 triliun.

Basuki menyebut, anggaran itu telah disetujui Prabowo.

"Tadi Pak Presiden setuju Rp 48,8 T untuk dialokasikan ke OIKN," ucap Basuki.

Baca juga: AHY Sebut Prabowo Subianto Setujui Dana Pembangunan IKN Rp 48,8 Triliun Hingga Tahun 2029

Selain dari APBN, Basuki menyebut ada pula dana yang dibiayai oleh kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun untuk studi kelayakan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

"Untuk 6 KPBU adalah pembangunan jalan, utility tunnel di kawasan KIPP. Lalu, KPBU untuk PLTS yang sekarang sudah ada 50 Megawatt yang sudah diresmikan Pak Presiden," tutur Basuki.

Basuki menerangkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif, sehingga IKN bisa siap digunakan untuk ibu kota politik.

"Pertama, untuk penyelesaian ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif dan ekosistem pendukungnya," terang Basuki.

BERITA VIDEO: Prabowo Respon ASN Demo Menteri Satryo, Kebakaran Kemayoran Hanguskan 543 Rumah

Hingga Tahun 2029

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan gelontorkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun.

Anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap selama 5 tahun ke depan.

AHY berujar, pembangunan IKN akan berlanjut sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

"IKN akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

"Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres. Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100 persen. Tetapi, ada juga yang masih on going atau berlanjut," tutur AHY.

Baca juga: AHY, Basuki Hingga Maruarar Sirait Temui Prabowo di Istana, Bahas Soal Kelanjutan IKN 

AHY mengungkap, Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk keberlanjutan IKN.

AHY memastikan, setiap tahapan yang dijalankan akan dikawal ketat.

"Kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kita berharap, di tahap kedua 2025-2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," papar AHY. 

AHY menyebut, anggaran itu bersumber dari APBN dan non APBN.

Sejauh ini, menurut AHY, pemerintah masih berharap pihak swasta untuk berkontribusi dan terintegrasi dengan baik.

"Inilah kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta ini bisa berkontribusi secara positif, dan terintegrasi dengan baik," ujar AHY.

Baca juga: Perpindahan ASN ke IKN Tunggu Perpres Prabowo 

AHY menerangkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung pemerintahan terutama legislatif dan yudikatif.

Pihaknya akan melakukan penyesuaian ulang secara teknis terkait pembangunan gedung tersebut.

"Anggaran tersebut dipersiapkan untuk dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, dan yudikatif," terangnya.

"Dari rancangan awal yang sudah dimiliki kita lakukan review kembali. Ada penyesuaian sana sini secara teknis dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," kata AHY.

Baca juga: Soal Perpindahan ASN ke IKN, MenPAN RB Ungkap Masih Tunggu Perpres

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menko Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Basuki mengatakan, pertemuan dengan Prabowo untuk membahas progres pembangunan IKN.

"Kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada Pak Menko Infrastruktur, PKP, Menteri PU dan saya. Saya belum tahu ada apa. Cuma yang saya laporkan adalah progres (IKN) saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang," kata Basuki. 

Basuki juga akan melaporkan angka investasi yang masuk ke IKN sejauh ini, namun dia belum ingin menyebut jumlahnya.

BERITA VIDEO: Kebakaran Hebat Lalap Puluhan Rumah di Gang Laler Kemayoran Jakpus, Ini Tanggapan Pj Gubernur DKI

Ia memastikan, semua proses investasi baik termasuk dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) terus berjalan.

"Kemudian groundbreaking yang kami usulkan ada sekitar Rp 6,9 triliun. KPBU untuk jalan, hunian, untuk tapak, tower untuk 107 tower terus rumah tapak juga. Sudah ada proses jauh tinggal tanda tangan kontrak aja," ujar Basuki.

Sementara, Maruarar membenarkan rapat terbatas itu akan membahas perihal IKN. 

Maruarar mengatakan bahwa dirinya ikut dalam rapat, karena berkaitan dengan pembangunan perumahan di IKN.

"Saya dapat informasi dari Pak Seskab soal IKN. Kita kan cukup banyak membangun perumahan baik dari Polri, rumah jabatan menteri," katanya. (m32).

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini