AHY Sebut Prabowo Subianto Setujui Dana Pembangunan IKN Rp 48,8 Triliun Hingga Tahun 2029

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan gelontorkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 48,8 triliun.

Anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap selama 5 tahun ke depan.

Demikian dikatakan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, usai rapat dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

AHY berujar, pembangunan IKN akan berlanjut sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

"IKN akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

"Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres. Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100 persen. Tetapi, ada juga yang masih on going atau berlanjut," tutur AHY.

Baca juga: AHY, Basuki Hingga Maruarar Sirait Temui Prabowo di Istana, Bahas Soal Kelanjutan IKN 

AHY mengungkap, Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk keberlanjutan IKN.

AHY memastikan, setiap tahapan yang dijalankan akan dikawal ketat.

"Kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kita berharap, di tahap kedua 2025-2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," papar AHY. 

AHY menyebut, anggaran itu bersumber dari APBN dan non APBN.

Sejauh ini, menurut AHY, pemerintah masih berharap pihak swasta untuk berkontribusi dan terintegrasi dengan baik.

"Inilah kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta ini bisa berkontribusi secara positif, dan terintegrasi dengan baik," ujar AHY.

Baca juga: Perpindahan ASN ke IKN Tunggu Perpres Prabowo 

AHY menerangkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung pemerintahan terutama legislatif dan yudikatif.

Pihaknya akan melakukan penyesuaian ulang secara teknis terkait pembangunan gedung tersebut.

"Anggaran tersebut dipersiapkan untuk dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, dan yudikatif," terangnya.