Alasan Prabowo Baru Mulai Berkantor di IKN Pada 2028

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan dan alasan Presiden Prabowo Subianto baru akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028.

Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.

Apa yang Menjadi Dasar Pemindahan Pusat Pemerintahan ke IKN pada 2028?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari IKN Nusantara.

Baca juga: VIDEO Siapkan Prabowo yang Akan Ngantor di IKN, Basuki Minta Ini

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," ungkap Hasan, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, katanya pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.

Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.

Baca juga: IKN Resmi Jadi Ibu Kota, Presiden Prabowo Cabut Status Jakarta Jadi DKJ, Ini Dampak pada Mobil Tua

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.