Legislator DKI Panggil KPU, Pertanyakan Rendahnya Partisipasi Pemilih saat Pilkada Jakarta 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta menyoroti rendahnya partisipasi pemilih saat Pilkada Jakarta pada 27 November 2024 lalu.

Diketahui, tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada Jakarta hanya 58 persen, berbeda dengan Pilkada 2007 dan 2012 lalu yang temb us hingga 65 persen.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta harusnya melakukan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama anak muda.

Mereka juga dapat melibatkan peran RT dan RW untuk menarik minat warga Jakarta dalam menggunakan hak pilihnya.

"Ke depannya masukan dari teman-teman Komisi A bisa kaya menggerakkan lewat RT RW agar masyarakat mau datang mencoblos," ucap Ima yang juga menjadi Koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Hal itu dikatakan Ima usai rapat kerja dengan KPU Provinsi DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2024) pagi.

Turut hadir Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari.

Ima mengatakan, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU dalam menyelenggarakan proses pemilihan yang setiap lima tahun digelar.

Meski demikian, Ima menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pilkada baik KPU dan Bawaslu DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan Pilkada dengan aman.

"Banyak anak muda yang tidak hadir di TPS. Beberapa hal yang bisa menjadi masukan ke KPU agar anak muda bisa hadir, contohnya di TPS ada yang menyediakan makanan untuk para pemilih. KPU ke depannya bisa memberikan inovasi," kata Ima.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, para ketua RT dan RW memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Pramono Anung-Rano Karno Menangi Rekapitulasi Suara Tingkat Kota/Kabupaten pada Pilkada Jakarta 2024

Dengan keterlibatan aktif Ketua RT dan RW diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran dan kualitas pelaksanaan Pilkada.

"Jadi ke depan keterlibatan RT harus lebih dimasifkan," ujar Inggard.

Menurutnya, rapat koordinasi digelar untuk membahas permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan Pilkada Jakarta tahun ini. Salah satunya terkait rendahnya partisipasi pemilih.

"Rapat ini koordinasi terkait hal-hal yang penting yang muncul saat pelaksanaan Pilkada," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji mendorong penyelenggara Pemilu agar melakukan evaluasi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.

Apalagi di Jakarta terdapat ratusan kelurahan dari puluhan kecamatan, sehingga jumlah partisipasinya harus lebih banyak.

"Ada 267 kelurahan di DKI Jakarta, bentuk sosialisasinya bagaimana karena tingkat partisipasi masyarakat tidak mencapai 60 persen," ucapnya.

Kemudian Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fu'adi Luthfi menyarankan agar KPU Provinsi berinovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, Fu'adi juga mendorong agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meningkatkan koordinasi dengan pemangku wilayah seperti RT/RW dalam pembagian surat undangan.

"Banyak warga yang belum mendapatkan kartu undangan. Saya dapat informasi penyampaian kartu pemilih hanya dikerjakan KPPS. Serahkan saja ke RT-nya karena lebih tahu kondisi warganya,"kata Fu'adi.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengklaim, telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat sebagai langkah antisipasi untuk memastikan partisipasi pemilih di Jakarta. 

Sosialisasi dilakukan secara masif hingga tingkat kelurahan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kendala partisipasi ini sebenarnya sudah kami antisipasi di awal dengan sosialisasi yang masif," kata dia.

Wahyu juga menjawab soal adanya warga yang belum mendapatkan formulir model C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

Kata dia, mengacu pada aturan perundang-undangan, pendistribusian menjadi tanggung jawab KPPS yang berkoordinasi dengan RT/RW.

"Merujuk Undang-Undang yang ada, memang yang mendistribusikan KPPS berkoordinasi dengan RT/RW. Ini tanggung jawab kami KPPS untuk mendistribusikan. Jadi menurut peraturannya memang harus didistribusikan KPPS," jelasnya.

Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, pihaknya rutin menggelar kegiatan sosialisasi di berbagai tempat.

Mulai dari sekolah, kampus dan pesantren, kegiatan olahraga oleh pemilih, sosialisasi dengan kelompok disabilitas, sosialisasi bersama komunitas dan organisasi masyarakat.

Termasuk sosialisasi di kelurahan, di ruang publik, deklarasi kampanye damai, dan debat publik antarpasangan calon. "Beberapa agenda sosialisasi juga kami lakukan kaitannya untuk menarik pemilih muda dan pemula," pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.