Laskar Merah Putih Desak Bawaslu Jakarta Timur Usut Tuntas Kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Sejumlah warga yang tergabung dalam organisasi massa (Ormas) Laskar Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur pada Senin (2/12/2024).

Mereka menuntut Bawaslu Jakarta Timur untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28, Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, yang terjadi pada Rabu (27/11/2024).

Dalam aksi tersebut, Kabiro Organisasi Kekaderan Laskar Merah Putih, Purwanto, menyampaikan mereka mewakili warga Jakarta Timur yang merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan dalam pencoblosan surat suara.

"Kami mengatasnamakan warga Jakarta Timur, dan kami menyerukan ketidakadilan terkait pencoblosan surat suara yang terjadi di TPS 28 pada 27 November 2024. Terang benderang, ada kecurangan dalam pencoblosan tersebut," ujar Purwanto di depan gedung Bawaslu Jakarta Timur.

Purwanto menjelaskan bahwa kecurangan dalam pencoblosan surat suara tersebut diduga menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) tertentu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat sekitar TPS.

"Dengan hadirnya kami di sini, kami meminta Bawaslu untuk mengawal proses ini. Jangan sampai laporan terhenti di garis start, sementara di ujungnya kita tidak tahu siapa pelaku dan motifnya," tegas Purwanto.

Ia menambahkan, Laskar Merah Putih tidak memihak kepada salah satu paslon tertentu.

"Kami di sini independen, tidak memihak siapapun. Namun, karena adanya kecurangan, kami merasa terpanggil sebagai warga negara untuk menegakkan kebenaran," ujarnya.

Purwanto juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, salah satunya akibat kurangnya edukasi mengenai proses pencoblosan.

"Golput (golongan putih) sangat tinggi tahun ini, karena banyak warga yang belum mendapatkan edukasi yang cukup mengenai Pilkada. Selain itu, data pemilih juga tidak sinkron, ada warga yang sudah meninggal masih terdaftar dalam daftar pemilih," katanya.

Ia juga mengkritik sosialisasi yang dinilai minim, sehingga banyak warga yang terlambat datang ke TPS meskipun waktu pencoblosan masih tersedia hingga pukul 13.00 WIB.

"Sosialisasi yang kurang membuat banyak warga tidak tahu jam pencoblosan, padahal masih ada waktu lebih lama," tambahnya.

Purwanto juga menyoroti masalah pendataan pemilih yang tidak sistematis, di mana banyak warga yang tidak terdata saat proses Coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih), sehingga ketika mereka datang untuk mencoblos, prosesnya terhambat.

"Banyak rumah yang tidak ada penghuni saat Coklit, sehingga dianggap tidak ada pemilih di sana. Ketika mereka ingin mencoblos, prosesnya terhambat dan ini sangat tidak masuk akal," ujar Purwanto.

"Kami meminta kepada Bawaslu Jakarta Timur dan KPU Jakarta Timur untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa TPS, terutama dalam pencoblosan surat suara," tegasnya.