DPRD DKI Jakarta Dorong Penyediaan Bus Damkar Kecil, Jangkau Wilayah Kebakaran yang Sempit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus kebakaran di Jakarta masih terus terjadi. Hingga kini, masih ada 341 RW rawan kebakaran di Jakarta. 

Pada Triwulan III 2024, periode Juni hingga Agustus, tercatat 514 kejadian kebakaran telah terjadi di Kota Jakarta. Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, kebakaran itu diduga dipicu oleh beberapa faktor. 

Seperti korsleting listrik 272 kejadian, kompor gas 62 kejadian, membakar sampah 67 kejadian, puntung rokok 25 kejadian, penggunaan lilin 2 kejadian dan penyebab lainnya 79 kejadian.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, perlu langkah inovatif untuk meminimalisasi kebakaran di Jakarta. 

Satu di antaranya, Dinas Gulkarmat harus memiliki alat yang mampu menangani kebakaran di jalan sempit.

“Misalnya soal kabel listrik yang tidak boleh (semrawut). Lalu harus ada alat-alat yang memang bisa masuk ke dalam gang. Masalah kebakaran selalu di tempat padat penduduk tapi mobil pemadam itu tidak bisa masuk,” ujar Ima, beberapa waktu lalu.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, perlunya penyediaan Bus Damkar berukuran kecil agar bisa menjangkau titik kebakaran di permukiman padat penduduk, sehingga dapat meningkatkan response time.

Bus Damkar berukuran kecil ini harus sudah dipersiapkan dan tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta.

"Kalau Gulkarmat itu tentunya dari tahun ke tahun yang mesti diperbaiki adalah response time. (Peningkatan) Response time itu, sarana pendukungnya dan orangnya itu menjadi penentu, termasuk objek kebakarannya," kata Mujiyono.

Ia menilai, response time atau waktu tanggap penanganan kebakaran di Jakarta masih perlu ditingkatkan. Hal itu untuk mengantisipasi kebakaran di permukiman padat penduduk tidak semakin meluas.

Meski demikian, Mujiyono mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama.

Peran serta setiap elemen masyarakat sangat diperlukan. Terutama untuk langkah pencegahan.

Mujiyono mencontohkan, Gerakan Masyarakat Mempunyai APAR (Gempar) yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan.

Awalnya, mewajibkan kepemilikan APAR di setiap rumah aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, wajib kepemilikan APAR kepada pengusaha restoran, pengusaha laundry kiloan, dan seterusnya. "Akhirnya sekarang ini hampir merata ketersediaan APAR tidak hanya yang dibiayai oleh APBD," tutur Mujiyono.

Selain itu, Dinas Gulkarmat harus mengaktifkan kembali relawan kebakaran di berbagai wilayah. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memberikan supporting system untuk relawan kebakaran ini, baik dukungan pelatihan hingga insentif.

Edukasi lewat teknologi

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdillah berpendapat, perlu pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran.

Salah satu contohnya meluncurkan video edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah kebakaran.

Edukasi seperti itu tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat. Namun bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan kebakaran.

"(Perlu) terobosan. Nanti, edukasi cukup dalam bentuk video singkat tapi betul-betul tersampaikan ke seluruh nomor (seluler) di Jakarta," ujar Hasan.

Sosialisasi dan edukasi tersebut sangat penting. Sebab, video edukasi berisi materi tentang cara mengatasi bahaya kebakaran.

Salah satu contoh yakni cara mengatasi kebakaran akibat kebocoran atau masalah dengan tabung Gas Elpiji.

Dengan demikian, masyarakat siap menghadapi potensi bencana kebakaran dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat.

Selain itu, Dinas Gulkarmat perlu menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap Rukun Tetangga (RT).

Begitu pula memperbanyak hidran mandiri. Khususnya di lokasi padat penduduk rawan kebakaran. Termasuk lokasi yang sulit diakses kendaraan pemadam.

“Kita pernah komisi A dengan Gulkarmat punya program alat pemadam kebakaran tersedia di setiap RT, lima tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti,” tutur Hasan.

Tak kalah penting, kata Hasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Dinas Gulkarmat harus bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pengecekan instalasi listrik, khususnya pada kawasan padat hunian menjadi sesuatu yang harus dilakukan.

Sebab, kasus kebakaran akibat korsleting listrik atau arus pendek masih sering terjadi.

“Mengecek instalasinya apakah standarnya sudah SNI belum karena pemantik awalnya korsleting listrik," tegas Hasan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan memastikan, terus meningkatkan response time penanggulangan kebakaran. 

Seperti memperbanyak pos pemadam kebakaran, sumber daya manusia, dan mobil pemadam di setiap kelurahan. 

Tahun 2025, Dinas Gulkarmat menargetkan penambahan 5 pos pemadam kebakaran di sejumlah wilayah.

Penambahan pos pemadam kebakaran ini akan diikuti dengan menambah unit kendaraan pemadam kebakaran. 

"Usulkan untuk 2025 ini, mobil pompanya dulu deh yang prioritaskan, ada 25 unit mobil pompa," pungkas Satriadi.