Hadiri Kampanye Pramono Anung-Rano Karno, Foke: Jakarta Butuh Pemimpin Berakhlak dan Profesional

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta turut hadir dalam kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno.

Fauzi Bowo alias Foke dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlihat hadir di acara yang dihelat di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Usai mengikuti acara itu, Foke mengungkapkan alasannya hadir di acara tersebut.

Foke mengatakan bahwa Jakarta memerlukan pimpinan yang punya kualitas.

"Kami sebagai mantan pimpinan di sini tidak ikhlas membiarkan kota Jakarta ini dipimpin oleh katakanlah mereka-mereka yang tidak cocok dengan keyakinan kami," kata Foke.

Menurut Foke, Jakarta harus menjadi kota yang bermartabat, berakhlak dan harus mempunyai kelebihan dari kota lain.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Sebut Pramono Anung-Rano Karno Wakili Warga DKI Jakarta, Bukan Perwakilan Raja

Untuk menjadi kota yang bermartabat dan berakhlak, Jakarta memerlukan pemimpin yang profesional dan berakhlak.

"Berakhlak dan profesional ini adalah kombinasi yang gak gampang. Jadi jangan cuman berakhlak tidak profesional itu juga salah. Profesional tapi kurang akhlaknya nggak bagus juga," ujar Foke.

"Mudah-mudahan dengan pilihan kita kosong tiga ini kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah, yang istiqomah, yang bisa membuat Jakarta lebih maju ke depan In Shaa Allah," papar Foke.

BERITA VIDEO: Selama Jadi Polisi, AKP Ryanto Ulil Pegang Prinsip Lambusuki Hingga Tewas di Tangan Rekan

Bukan Perwakilan Raja

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi permintaan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 bersikap adil.

Hal itu disampaikan Hasto usai menghadiri acara kampanye akbar Pramono Anung-Rano Karno yang bertajuk “Hajatan Jakarta Menyala” di Stadion Madya Senayan Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

"MK telah mengambil keputusan yang bersejarah, aparat negara termasuk TNI-Polri, kepala desa atau sebutan lain harus bersikap netral dan bisa diterapkan tindak pidana,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menyebut netralitas aparat dan pemerintah bisa menjadi energi positif bagi demokrasi.