KPU Sebut Pilkada Ulang Direncanakan Bakal Diselenggarakan pada September 2025

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada 2024 ulang direncanakan bakal dilakukan pada September 2025.

Rencana itu sudah dibahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Komisi II DPR RI.

Meski demikian, detail tahapan Pilkada ulang akan dibahas setelah proses Pilkada 2024 berjalan.

"Kami sudah bahas ini di Komisi II. Intinya kami akan mengadakan pilkada kembali yang detail tahapannya akan kita bahas. Itu rencananya di bulan September 2025," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

Sementara itu, daerah yang melakukan Pilkada ulang akan dipimpin oleh penjabat (Pj) daerah.

"Tetapi, semangatnya bagaimana Pilkada jika yang menang kotak kosong, disegerakan untuk kemudian dilakukan pelaksanaan pilkada kembali," ujar Mochammad Afifuddin.

Baca juga: Survei LSI Bikin Pede Rudy Susmanto Menangi Pilkada Kabupaten Bogor: Elektabilitas Kami 75 Persen

Baca juga: Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024, Prabowo Subianto: Ini Rekomendasi Saya

Baca juga: KPU RI Pastikan Distribusi Surat Suara Pilkada Serentak 99 Persen Rampung

Titik Rawan Konflik Pilkada 2024

Selain itu, Mochammad Afifuddin menyebutkan bahwa Jawa Tengah (Jateng) dan Papua menjadi titik rawan konflik pada Pilkada 2024. 

Afifuddin mengatakan bahwa Jateng menjadi salah satu lokasi rawan konflik karena terjadinya persaingan yang ketat antara pasangan calon kepala daerah.

"Sebagaimana rapat koordinasi terakhir kemarin, misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat. Misalnya, Jawa Tengah dianggap meriah," kata Mochammad Afifuddin.

Diketahui, pada Pilkada Jateng diikuti dua pasangan calon kepala daerah, yakni nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

BERITA VIDEO: Momen Wapres Gibran Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Tabur Bunga di TMP Kalibata

Tidak hanya di Jawa Tengah, Mochammad Afifuddin menerangkan bahwa wilayah Papua juga menjadi titik rawan pilkada dari sisi keamanannya.

"Ada kerawanan dari sisi teritori dan juga kelaziman keamanan, misalnya di daerah Papua, apalagi daerah otonomi baru kan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Papua Barat daya, Papua Barat serta Papua Pegunungan," terang Mochammad Afifuddin.

Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa pemetaan wilayah rawan itu merupakan langkah antisipasi terjadinya gangguan Pilkada Serentak 2024.