Berita Nasional
Ini yang Mau Dibangun Menteri HAM Natalius Pigai jika Dapat Anggaran Rp 20 T, DPR RI Mau Panggil
Menteri HAM Natalius Pigai mendapat sorotan karena minta anggaran besar, Rp 20 triliun. Untuk apa sih pak sebesar itu?
Dia menilai, rencana menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk tahun 2025 tidak memungkinkan.
Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan.
"Kalau saya melihat, belum (memungkinkan untuk tahun 2025) ya , karena apa, APBNP belum akan dibahas. Kan anggaran (untuk 2025) sudah diketok," ujar Willy.
Willy menjelaskan, pihaknya akan mengundang Natalius Pigai sekaligus perkenalan dengan anggota Komisi XIII.
"Nanti kan baru perkenalan. Toh Mereka juga masih proses institusionalisasi. Kementerian HAM, walaupun kemarin ada dirjennya, sekarang kan jadi kementerian," ucapnya.
Sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

"Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa," ucapnya.
"Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," imbuhnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.
Anggaran itu terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.
Angka itu, terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.
Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.
Dapat Amnesti dari Prabowo, Gus Nur: Rezim Sebelumnya Mudah Kriminalisasi Pihak Yang Kritis |
![]() |
---|
Silfester Matutina Tak Dieksekusi Meski Divonis Sejak 2019, Said Didu: Bukti Aparat Takut Jokowi |
![]() |
---|
Waspada! Indonesia Diterjang Angin Kencang Hingga 72 Jam Ke Depan |
![]() |
---|
Dosen Muhammadiyah: Bendera One Piece Bukan Ancaman Kedaulatan Negara |
![]() |
---|
Alarm Darurat, Ekonom Sebut Masyarakat RI Mulai Hidup Dengan Utang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.