Kiai NU Curhat pada Pramono Anung soal Gaji Guru Madrasah di Bawah UMR, Janji Bikin Perda Ponpes

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyambangi kediaman Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta masa khidmah 2021-2026, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024).

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com, Pramono datang mengenakan baju koko abu-abu dan bang Doel baju koko putih.

Kedatangan paslon yang menggaungkan ‘Jakarta Menyala’ ini disambut hangat.

Dalam pertemuan ini, KH Muhyidin meminta Pramono-Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. 

"Utamanya terkait masalah pendidikan, baik pendidikan formal yang ada di Jakarta yang dikelola oleh swasta-swasta atau informal seperti pesantren ini," ujar KH Muhyidin.

Baca juga: Terbaru Kasus Video Syur Guru Madrasah Gorontalo, Polisi Sebut Hoaks Pengakuan Siswi di Facebook

"Saya kira nanti beliau, Mas Pram, bisa mewujudkan bentuk keberpihakan terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan," imbuhnya.

Kemudian, Kiai Muhyidin menyinggung soal minimnya gaji guru madrasah yang hanya berkisar Rp 1,5 juta.

Harapannya, Pramono-Rano bisa memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkung lembaga pendidikan keagamaan. 

"Pernah saya obrolkan ke beliau tentang sekolah gratis. Itu kalau cuma KJP yang diputar gitu, lalu guru-guru yang honorer ini digaji berapa? nyampe UMR apa engga?" ucapnya.

Baca juga: 90 Ribu Guru Madrasah Tidak Digaji Selama 6 Tahun, Nur Azizah Tamhid Protes ke Menkeu Sri Mulyani

"Di madrasah itu, ada guru yang gajinya Rp 1,5 juta, aduh gimana itu? di Jakarta. Nah mudah-mudahan di tangan beliau, madrasah-madrasah ini ada tanda-tanda kehidupan lah," imbuh Muhyidin. 

Menanggapi pernyataan Muhyidin, Pramono pun berjanji akan menginisiasikan turunan dari undang-undang pesantren sebagai solusi dalam mensejahterakan lembaga pendidikan madrasah.

Dia juga menyebut dirinya ikut dalam penyusunan undang-undang pesantren tersebut. 

"Yang paling penting adalah bagaimana pun dengan undang-undang mengenai pondok pesantren dan juga dengan Perpresnya, turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur," ucapnya.

"Supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolah, itu ada payungnya, selama ini kan engga ada payungnya," imbuh Pramono. 

"Sehingga dengan demikian, kami kalau memang nanti mendapatkan amanah, ini akan kami inisiasi," lanjutnya.