DPRD Kota Bogor Soroti Neraca Keuangan Perumda PPJ yang Tak Sehat dan Revitalisasi 11 Pasar

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR -  Pasca penetapan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bogor, Komisi II DPRD Kota Bogor langsung menggelar rapat kerja, Rabu (2/10/2024).

Rapat kerja perdana digunakan oleh Komisi II DPRD Kota Bogor untuk mengevaluasi kinerja BUMD Kota Bogor, salah satunya Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ).

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga Koordinator Komisi II DPRD Kota Bogor, menyampaikan berbagai pandangannya terhadap kinerja Perumda PPJ.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Soroti Netralitas ASN, Minta Kesbangpol dan Bagian Hukum Pemkot Bogor Bersikap Tegas

Dalam rapat tersebut, Rusli menyampaikan sebagai mitra kerja, ia berharap jajaran direksi dapat berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.

"Jujur ya setiap kita sampaikan didalam banggar hanya PPJ yang setoran laba kecil. Sementara kita pahami proses perumda PPJ tidak terlepas dari persoalan masalah dimasa lalu dan kami harap Perumda PPJ bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Oleh karenanya dengan segudang visi dan misi jajaran direksi yang baru harapannya ini bisa memberikan benefit yang baik," jelas Rusli.

Rusli juga menyoroti perihal predikat BBB yang dilabeli kepada Perumda PPJ.

Hal tersebut menandakan bahwa kondisi neraca keuangan dan kondisi internal Perumda PPJ masih jauh dari kata sehat.

Revitalisasi 11 Pasar

Proses revitalisasi 11 pasar yang dilakukan sejak 2023 sampai saat ini juga dinilai oleh Rusli menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan segera.

Mengingat jika proses revitalisasi tak kunjung selesai, maka akan ada kekosongan pendapatan seperti yang terjadi di Plaza Bogor.

Baca juga: Turut Andil Perbaiki Lingkungan, DPRD Kota Bogor Raih Penghargaan Anugerah Nirwasita Tantra

Dimana proses pengosongan sudah dilakukan sejak 2023 tetapi sampai saat ini belum ada progres pembangunan.

Bahkan pembongkaran gedung yang direncanakan rampung pada pertengahan 2024 pun meleset perencanaannya.

"Hari ini komisi II concern, kita ingin bekerjasama, bermitra dengan baik bari komunikasi, program dan dukungan anggaran agar kondisi bisa sehat," tutupnya.

Terkait keberadaan Pasar Tanah Baru yang baru diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada akhir 2023, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menilai pihak Perumda PPJ salah dalam menentukan langkah.

Sebab, Pasar Tanah Baru yang dijadikan pasar basah dimana para pedagang daging dan sayur yang mendominasi, tidak sesuai dengan kondisi wilayah disekitar pasar.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Bogor Desy Yanthi Utami Fokus Tingkatkan Anggaran Posyandu, Puskesmas dan UPTD PPA