Pertahankan Disertasi, Dirjen PPTR Ungkap Masih Banyak Bidang Tanah yang Belum Terdaftar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Jonahar resmi menyandang gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis.

Gelar itu diterima setelah Jonahar mempertahankan disertasi miliknya dalam sidang promosi terbuka di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin (30/9/2024).

Dalam disertasi berjudul 'Analisis Pelaksanaan, Percepatan, dan Integrasi Land Value Capture dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia', Jonahar memaparkan masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan nilai tanah berbasis bidang belum terintegrasikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah khususnya melalui pendaftaran tanah sistematik dengan terobosan kelembagaan (institutional breakthrough) yang difokuskan di tingkat operasional pendaftaran tanah sistematik.

"Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, mengembangkan terobosan kelembagaan operasional pendaftaran tanah sistematik (PT31) dan berbagai upaya lainnya untuk mempercepat tanah di Indonesia," kata Jonahar saat sidang promosi terbuka itu yang dikutip pada Selasa (30/9/2024).

Ketiga, lanjut dia, mengembangkan strategi integrasi land value capture (LVC) dalam sistem pendaftaran tanah. Hal ini menjadi cikal bakal pengembangan fiscal cadastre di Indonesia.

Jonahar menyebutkan, penelitian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari sisi Barat hingga Timur Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam mengevaluasi dan menganalisis pendaftaran tanah selama ini dengan menggunakan Analisis Ekonomi Politik Negara, Bisnis dan Masyarakat.

Selain itu, lanjut Jonahar, dasar analisa pengembangan strategi Land Value Capture menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Sebagai dasar analisa, digunakan data primer yang berasal dari 428 responden, yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia; Direktur Jenderal dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dan pejabat daerah yang berhubungan dengan Pertanahan dan pajak daerah.

"Kami juga melakukan wawancara dengan data sembilan narasumber kunci pemegang kebijakan pertanahan di Indonesia, mulai dari Menteri, Dirjen, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pebisnis properti," ungkapnya.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan, publikasi, artikel, pustaka yang dipercaya. Data sekunder yang dikumpulkan memperhatikan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.

Jonahar juga mengungkapkan tantangan utama dalam penelitian ini adalah lahirnya sertifikat ganda, data yang belum update dan akurat. Oleh karena itu, metode pemetaan kadaster berbasis satelit dapat menjadi acuan dalam pendaftaran tanah di Indonesia, disusul dengan metode terestris dan metode fotogrametri.

"Peningkatan dan pengembangan teknologi untuk terus meningkatkan akurasi data pendaftaran tanah dianggap sangat penting dilakukan. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pengukuran tanah merupakan prioritas utama untuk dilakukan," paparnya.

Untuk penilaian tanah, sambung Jonahar, penting dikembangkan teori dan model penilaian tanah yang mempertimbangkan penilaian tanah berbasis pasar dan non-pasar untuk menjadi dasar operasional penilaian tanah di lembaga pertanahan. Dia berucap, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab dan paling dominan dalam keseluruhan proses pendaftaran tanah di Indonesia.

"Dalam praktiknya, proses melibatkan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan tokoh masyarakat," imbuh Jonahar.

Dia menyimpulkan dari hasil penelitiannya, pertama penelitian ini berhasil melakukan evaluasi kualitatif penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga telah mendapatkan secara detail kualitatif kekuatan, kelemahan, dan harapan perbaikan sistem pendaftaran tanah nasional.