DPR RI Akan Usut Polemik Utang Kereta Cepat Hingga Paparan Radioaktif di Cikande

WARTAKOTALIVE.COM - Polemik utang kereta cepat akan dibahas DPR RI usai Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 pada Selasa (4/11/2025). 

Pembahasan polemik utang kereta cepat itu akan dibahas DPR RI dan pemerintah dalam rapat kerja bulan ini. 

Hal itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-7. 

Puan menegaskan DPR melalui alat kelengkapan dewan atau AKD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui pembahasan atas pelbagai permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat. 

Pembahasan sejumlah persoalan ini akan dilakukan dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah.

Salah satunya yakni tentang polemik utang kereta cepat. 

“Dan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC),” ucap Puan.

Selain membahas soal utang kereta cepat Indonesia-China, DPR RI dan pemerintah juga akan membahas sejumlah isu terkini lainnya dalam rapat kerja. 

Misalnya saja pembahasan paparan radioaktif Cesium-137 di Cikande Serang Banten, pembahasan sejumlah dana daerah yang mengendap di Bank, pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian Gaza, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama.

Percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM dan SPBU swasta, pengaturan konten online pada platform digital, percepatan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, evaluasi makan bergizi gratis (MBG), pelaksanaan program magang nasional.

Evaluasi program tiga juta rumah, evaluasi kebijakan penempatan uang negara pada Bank Himbara Permasalahan dana pemerintah, dan penyelesaian status kewarganegaraan kepada anak-anak akibat kawin campur.

Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Buru Harta Koruptor Buat Bayar Utang Kereta Cepat

Belakangan utang kereta cepat menjadi sorotan usai PT KAI mengaku terus merugi karena membayar utang kereta cepat.

Pemasukan kereta cepat sendiri selama dua tahun terakhir belum bisa menutupi modal yang didapat dari utang China secara Business to Business (b2b). 

Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menanggung utang proyek kereta cepat. 

Sebab KCIC yang merupakan anak usaha KAI, menurut Purbaya, berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang berada di tangan Danantara. 

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).