Aksi Premanisme di Kemang Jaksel Menuai Kritik, Anas Urbaningrum: Ganjil, Preman Bubarkan Diskusi

"Polisi harus bisa menangkap siapapun aktor utama dan mengungkap motif dalam kasus itu. Jangan sampai yang dilapangan itu jadi korban," demikian Sri Mulyono.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah mengamankan lima orang pelaku perusakan dan penganiayaan di hotel Grand Kemang. 

Dari kelima pelaku dua orang di antaranya resmi ditetapkan menjadi tersangka.

"Kami sudah berhasil mengamankan lima orang dari kelompok yang kemarin melakukan insert ke dalam gedung," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat jumpa pers, Minggu (29/9/2024).

"Tentunya dari lima ini, saat ini sedang kita laksanakan pendalaman," imbuhnya. 

"Adapun dari hasil pendalaman ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti Hotel Grand Kemang,” lanjut Kombes Wira.

Menurut Kombes Wira, hingga saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan tiga orang lainnya yang telah diamankan.

"Tersangka yang melakukan perusakan disangkakan melanggar pasal 170 dan Pasal 406," ucapnya.

Sementara itu, eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti menilai pembubaran paksa diskusi di kemang oleh preman sangat memalukan.

"Saya menduga kelompok "residu Pilpres" yang bermain merekayasa situasi gaduh itu bisa saja bergandengan dengan kepentingan geopolitik yang tidak sejalan dengan presiden terpilih Prabowo," kata Haris.

Haris menuturkan, apalagi kabarnya diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan para diaspora Indonesia dari berbagai negara, dapat dianalisa para pelaku dan dalangnya berharap, melalui jempol para diaspora dari berbagai negara itu, "aksi premanisme" itu viral dan menjadi perhatian warganet di lima benua. 

"Menurut saya, ada tangan gelap yang terus bekerja untuk merekayasa persepsi negatif secara berkelanjutan ke arah pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya sebagai pemerintahan yang anti demokrasi, pemerintahan yang memakai cara cara preman dalam menyikapi perbedaan," katanya.

Masih kata Haris, setelah gagal mengadudomba Prabowo dengan Jokowi dan Gibran melalui rumor dan intrik terkait akun fufufafa, isu matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo hingga berita palsu apel pasukan berani mati Jokowi, nampaknya mulai ada rekayasa peristiwa premanisme sebagai upaya lanjutan untuk membentuk persepsi negatif.

Menurutnya, narasi yang bakal digoreng bisa sangat tendesius dan menyudutkan seakan-akan pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantikan pada 20 Oktober 2024 adalah pemerintahan yang anti-kritik, anti-dialog, anti-demokrasi. 

"Saya mencurigai ada upaya terus-menerus untuk menciptakan suasana gaduh untuk mengganggu stabilitas politik nasional dalam menyambut pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 serta Pilkada langsung yang digelar bulan November 2024," ujarnya.