Berita Nasional
Mahfud MD Menolak Wacana Pembubaran DPR RI, Oegroseno Malah Sakit Hati
Saat ini kencang keinginan publik agar DPR dibubarkan. Ternyata Mahfud MD tak setuju.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti perkembangan politik nasional yang kini memanas.
Terutama akibat adanya wacana pembubaran DPR RI, sebagai bentuk amarah publik terhadap anggota DPR yang dapat tunjangan besar, namun kinerja buruk.
Kekesalan publik terhadap anggta DPR RI ini pecah saat aksi demo, Senin (25/8/2025), yang berlanjut pada aksi serupa hari ini, Kamis (28/8/2025).
Baca juga: Mahfud MD Kritik KPK Soal Penangkapan Immanuel Ebenezer, Ini Prediksinya
Terkait wacana pembubaran DPR RI ini, memaksa Mahfud MD untuk urun rembug membahasnya.
Dalam siniar 'Terus Terang' pada kanal YouTube Mahfud MD Official, yang dikutip Kompas.com, Mahfud MD tegas menolak pembubaran DPR RI.
Menurut Mahfud, usulan pembubaran DPR terlalu mengada-ada dan berisiko.
"Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan," ujar Mahfud.
Baca juga: Bukan Dengarkan Aspirasi Rakyat, Pimpinan Dewan Malah Kabur di Tengah Demo DPR RI yang Memanas
Mahfud menjelaskan, DPR adalah instrumen konstitusi dan instrumen sebuah negara demokrasi.
Dengan begitu, kata dia, lebih baik Indonesia memiliki DPR yang buruk dan partai yang jelek ketimbang tidak memiliki DPR.
"Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR," ucapnya.
"Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR. Tapi jangan bicara pembubaran DPR," tegasnya.
"Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR," imbuhnya.
"Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang," sambung Mahfud.
Dengan kehadiran DPR, Mahfud mengatakan, rakyat masih memiliki waktu untuk mengevaluasi, meski DPR memang buruk.
Sebab, pada prinsipnya Indonesia adalah negara demokrasi.
| PNM Dorong Keberlanjutan Lewat Program ESG dan Pemberdayaan Masyarakat |
|
|---|
| Polri Tangkap 14 Buronan Red Notice Interpol Sepanjang 2025 |
|
|---|
| Saat KSAD Keluhkan Prajurit “Cuma Dikasih Makan”, Menkeu Purbaya Langsung Sentil BNPB |
|
|---|
| Kapolri Minta Maaf atas Kinerja Polri yang Belum Sempurna |
|
|---|
| Inilah Backup Data yang Wajib Diwaspadai Perusahaan Indonesia di 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/mahfud-md-soal-pilkada.jpg)